GOPOS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai calon Ibu Kota Negara yang baru. Tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Sejalan hal itu, pemerintah berharap pemindahan ibu kota ke Kaltim paling lambat pada 2024.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan ibu kota baru diharapkan sudah mulai dilakukan konstruksi pada 2020.
“Dengan demikian paling lambat pada 2024 proses pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dilakukan,” kata Bambang dilansir laman resmi Setkab, Senin (26/8/2019).
Baca juga: PLN Gorontalo Sediakan 6 Ribu Sambungan Listrik RTM
Menurut Bambang, lokasi ibu kota baru yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo akan segera ditindaklanjuti dengan penentuan lokasi. Langkah tersebut dilakukan melibatkan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim). Selanjutnya pemerintah menyiapkan naskah akademik yang menjadi dasar dari Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk ibu kota baru tersebut.
“Tahun 2020 ini adalah fase persiapan sampai finalnya. Maksudnya persiapan itu sudah selesai di tahun 2020,” kata Bambang.
Adapun persiapan yang dimaksud, lanjut Bambang, mulai masterplan-nya, urban design-nya, building design-nya, desain bangunannya, sampai kepada kemudian dasar Perundang-undangannya. Kemudian penyiapan lahan sehingga pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai akhir tahun 2020
“Diharapkan paling lambat 2024 proses pemindahan (ibu kota ke Kaltim,red) sudah dilakukan, dan proses pemindahannya tentunya ada tahapannya. Istilahnya masa paling telat, paling lambat kita sudah memindahkan pusat pemerintahan,” tutur Bambang.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Jalil, mengatakan pemerintah akan menyiapkan lahan seluas 180 ribu hektar untuk lokasi ibu kota baru yang baru.
“Begitu nanti penetapan lokasi telah dikeluarkan, maka kita akan melakukan proses land freezing. Supaya jangan terjadi spekulasi tanah di tempat yang nanti akan dibutuhkan untuk mendukung ibu kota Negara tersebut,” ungkap Sofyan.(adm-02/gopos)
