GOPOS.ID, GORONTALO – Sejumlah masyarakat Gorontalo yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil Gorontalo mengutuk keras anggota-anggota DPR RI yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi negara.
Hal itu setelah situasi demokrasi negara yang sedang berada di ambang kehancuran, termasuk akibat dari orkestrasi dan manipulasi yang dilakukan oleh para elit politik secara sistematis khususnya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Maka dari itu, koalisi Masyarakat Sipil Gorontalo kemarin menyatakan beberapa sikapnya terhadap pemerintah yang saat ini turut serta merusak demokrasi bangsa Indonesia.
“Kami mengutuk keras upaya Dewan Perwakilan Rakyat yang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi secara sistematis yang melemahkan kedaulatan rakyat dan untuk melanggengkan dinasti politik,” ucap Djemi Radji, salah satu penggagas koalisi masyarakat sipil Gorontalo, Kamis (22/8/2024).
Tidak hanya itu, pihaknya juga mendesak kepada para elit politik, para ketua umum partai dan para pimpinannya, untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya.
Meminta penyelenggara pemilu dan partai politik untuk mematuhi keputusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat.
“Mendesak seluruh elit politik segera melakukan taubat atas dosa-dosa politik selama ini. Mengajak kepada seluruh tokoh agama, jejaring masyarakat sipil, elemen mahasiswa, akademisi, buruh, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk tetap aktif melakukan konsolidasi dan kontrol untuk menyelamatkan demokrasi,” tandasnya.
Pernyataan sikap ini merupakan gabungan dari beberapa aktivis dan organisasi diantaranya
1.GUSDURian Kota Gorontalo
2. GUSDURian Kabupaten Gorontalo
3. GUSDURian Kabupaten Bone Bolango
4. GUSDURian Peduli
5. GUSDURian Kabupaten Boalemo
6. Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (WIRE-G)
7. Leaders Institute
8. Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA)
9. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Gorontalo
10. Koordinator Wilayah GUSDURian Sulawesi-Maluku-Papua
11. Pusat Kajian Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi (PUSKAPEK)
12. Huntu Art Distrik (HARTDISK)
13. Yayasan NUlondalo Lipu’u
14. Komunitas Sampul Belakang
15. KH. Muhyidin Zeni
16. KH. Abdullah Aniq Nawawi, Lc., M.A.
17. Muhammad Djufryhard
18. Abdullah Kadir Diko
19. Tarmizi Abbas, M.A.
20. Wahiyudin Mamonto
(adm-01/gopos)
