No Result
View All Result
gopos.id
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
gopos.id

Mantan Napi Tetap Tak Boleh Maju Pilkada, Masa Tunggu 5 Tahun

Admin by Admin
Selasa 20 Agustus 2024
in Nasional
0
Aditya Anugrah Moha, mantan anggota DPR RI (Pemohon) saat sidang pengucapan Putusan Nomor 54/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Foto Humas/Bayu

Aditya Anugrah Moha, mantan anggota DPR RI (Pemohon) saat sidang pengucapan Putusan Nomor 54/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Foto Humas/Bayu

0
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

GOPOS.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan yang diajukan oleh Aditya Anugrah Moha, mantan anggota DPR RI.

Aditya Anugrah Moha (Pemohon) mengujikan Pasal 7 ayat (2) huruf g yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) sebagaimana telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Sidang pengucapan Putusan Nomor 54/PUU-XXII/2024 ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (20/8/2024) dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi tujuh hakim konstitusi.

Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan mengatakan permohonan Pemohon yang memohon agar masa tunggu 5 (lima) tahun dapat dikecualikan terhadap terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan pengadilan sekalipun tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terpidana diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, adalah hal yang tidak berdasar.

Karena menurut Mahkamah persoalannya bukan pada dapat digantikannya masa tunggu 5 (lima) tahun dengan tidak dicabutnya hak politik dengan alasan “seolah-olah” pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang tidak berat sehingga tidak relevan untuk diberlakukan masa tunggu 5 (lima) tahun.

“Namun demikian, terhadap hal tersebut, alasan yang fundamental adalah pemberlakuan masa tunggu 5 (lima) tahun terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, dikarenakan semata-mata terpidana dimaksud dinilai sebagai pelaku tindak pidana yang dikategorikan berat dan oleh karenanya diperlukan masa tunggu yang dianggap cukup agar mempunyai kesempatan beradaptasi dan menunjukkan kepada publik. Khususnya calon pemilih bahwa yang bersangkutan telah menyadari akan kesalahan dan perbuatan pidana yang pernah dilakukan serta menyesali dan kembali dapat diterima pada lingkungan sosialnya, dalam konteks ini dapat diterima kembali oleh calon pemilihnya,” kata Suhartoyo membacakan pertimbangan hukum putusan.

Baca Juga :  Tempe dan Jamu Masuk Usulan Warisan Budaya UNESCO

Terlebih, sambung Suhartoyo, berkaitan dengan pencabutan hak politik, Mahkamah sebenarnya telah mendorong kepada pengadilan, agar seseorang yang telah dijatuhi pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih tidak relevan lagi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, mengingat hal tersebut sama halnya menjatuhkan pidana “tambahan” 2 (dua) kali terhadap terpidana jika akan menggunakan hak politiknya setelah selesai menjalani pidana.

Sebab, terpidana di samping harus menjalani masa pencabutan hak politiknya juga masih harus menyelesaikan masa tunggu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang sejatinya hal tersebut secara faktual masa pencabutan hak politik tersebut telah terserap oleh masa tunggu 5 (lima) tahun.

Lebih lanjut melalui Putusan tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan berkenaan dengan perbedaan ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini penting, mengingat terhadap hal tersebut acapkali menimbulkan salah tafsir atau setidak-tidaknya terdapat persepsi yang berbeda pada pemahaman terhadap ancaman pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang seolah-olah masa tunggu 5 (lima) tahun dapat diberlakukan terhadap keduanya, karena sama-sama menentukan ancaman pidana yang beririsan dengan 5 (lima) tahun.

Baca Juga :  Kominfo Kab Gorontalo Warning untuk Tidak Jadikan Konten Pemerintah Jadi Bahan Kampanye

“Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendirian, bahwa masa tunggu 5 (lima) tahun hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak dapat diberlakukan terhadap terpidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam pidana paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun. Sebab, pengelompokan ancaman pidana antara paling tinggi (maksimal) 5 (lima) tahun dengan ancaman 5 (lima) tahun atau lebih, secara doktriner adalah batas yang secara universal dijadikan parameter untuk menentukan jenis tindak pidana yang berat dan tidak berat. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan semangat pembatasan yang memberlakukan masa tunggu adalah disebabkan karena kategori bobot atau berat/ringannya tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terpidana,” tegas Suhartoyo.

Sehingga, menurut Mahkamah dalil Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk menilai kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019, dengan menghilangkan syarat “masa tunggu 5 (lima) tahun bagi terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan, meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih” adalah tidak beralasan menurut hukum.

“Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf g sebagaimana yang dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tidak menyebabkan hilangnya jaminan dan perlindungan hak Pemohon, sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” sebutnya. (adm-01/gopos)

Tags: Mantan NapiPilkada
Previous Post

Polda Gorontalo Kembali PTDH Personelnya 

Next Post

Tok! Parpol Tak Miliki Kursi di DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah

Related Posts

Nasional

Gibran Pensiun Dini dari Wapres

Kamis 12 November 2026
Nasional

Mundurnya Gibran dari Wapres Tak Hilangkan Sejumlah Hak Fasilitas Negara

Kamis 12 November 2026
Nasional

Gibran Mundur Dari RI 2!

Rabu 11 November 2026
Nasional

120 Anggota DPR Teken HMP Pemakzulan Gibran

Rabu 11 November 2026
Tangkapan layar - Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Wapres Gibran Rakabuming berjalan bersama menuju lokasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). ANTARA/Prisca Triferna
Nasional

Ada Isu Mundur, Wapres Masih Hadiri Penganugerahan Gelar Pahlawan di Istana

Selasa 10 November 2026
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
Nasional

Gibran Nyatakan Niat Mundur dari Jabatan Wapres!

Selasa 10 November 2026
Next Post
Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan terhadap Perkara Nomor 41/PUU-XXII/2024, 88/PUU-XXII/2024, 89/PUU-XXII/2024, 90/PUU-XXII/2024, dan 99/PUU-XXII/2024, 70/PUU-XXII/2024, Selasa (20/8/2024). Foto Humas/Bayu

Tok! Parpol Tak Miliki Kursi di DPRD Bisa Usung Calon Kepala Daerah

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

  • Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)

    Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oknum Kapolsek di Gorontalo Pacari Influncer: Dua Kali Hamil, Dua Kali Diminta Aborsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Manipulasi Manifest Batu Hitam Berkedok Kemiri Bertambah Empat Orang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pesta Miras Berujung Penikaman, Pria di Wumialo Dilaporkan Terluka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BKAD Gorontalo Matangkan Perubahan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Daerah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
WA Saluran
Facebook X-twitter Youtube Instagram TikTok

© 2019 – 2023 Gopos.id  |  Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.

Iklan  |  Karir  |  Pedoman Media Cyber  |  Ramah Anak  |  Susunan Redaksi  |  Tentang Kami  |  Disclaimer

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • Info Pasar
    • INFOGRAFIS
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Ayo Germas
    • Boalemo
    • Bone Bolango
    • Kotamobagu
    • Bolmong Utara
    • Gorontalo Hebat
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Kota Smart
    • Pohuwato
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi

© 2019-2023 Gopos.id Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.