GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten gorontalo resmi diputus melakukan pelanggaran administrasi oleh BAwaslu Kabupaten Gorontalo. Keputusan tersebut tertuang dalam putusan nomor laporan: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/29.04/III/2024.
Sebelumnya sempat menolak melakukan PSU terhadap dua desa di Kabupaten Gorontalo yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu melalui saran perbaikan.
Ketua KPU Kabupaten Gorontalo, Roy Hamrain, mengatakan pihaknya tidak melakukan PSU terhadap dua desa tersebut karena beberapa pertimbangan. Pertama, kejadian yang ada di dua desa tersebut tidak memenuhi unsur PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
“Dalam peraturan itu PSU baru bisa dilakukan apabila terjadi bencana alam, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan, petugas KPPS merusak surat suara yang telah digunakan sehingga mengakibatkan surat suara itu jadi tidak sah dan lain-lain,” kata Roy.
Meskipun begitu, Roy tidak menampik bahwa di TPS 005 Desa Bilihu Timur ada petugas KPPS yang mengarahkan pemilih saat pemugutan suara berlangsung. Begitu juga dengan yang terjadi di TPS 002 Desa Tuladenggi. Menurut Roy, meskipun 3 pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS itu tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb mereka masih dimungkinkan untuk menyalurkan hak pilih karena memiliki e-KTP.
“Lain halnya kalau mereka tidak memiliki e-KTP dan menggunakan hak pilih. Itu baru memenihui syarat PSU,” ungkap Roy.
Saat ditanya terkait sikapnya pasca putusan Bawaslu, Roy mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji ulang amar putusan tersebut untuk menentukan langkah dan sikap selanjutnya. Dalam ketentuaan perundang-undangan, smabung Roy, KPU juga masih bisa mengajukan upaya hukum lainnya yaitu mengajukan permintaan koreksi ke Bawaslu. (Abin/gopos)
