GOPOS.ID, GORONTALO – Di tengah riuh wacana pemindahan Ibu Kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan. Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo melahirkan kebijakan baru. Orang nomor satu di Kabupaten Gorontalo itu turut pula memindahkan pusat pemerintahan. Tapi bedanya, pemindahan pusat pemerintahan tersebut justru ke perdesaan dengan pindah kantor ke desa.
Kebijakan pindah kantor ke desa tersebut dilakukan Bupati Nelson Pomalingo untuk mendekatkan pelayanan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut rencananya akan mulai dilaksanakan pada akhir Agustus 2019. Melalui kegiatan tersebut, Nelson Pomalingo bersama pimpinan OPD akan melaksanakan kegiatan pemerintahan di setiap desa yang tersebar di kabupaten Gorontalo. Bahkan Nelson Pomalingo akan turut berbaur dengan masyarakat dan menginap di desa.
Baca juga: Nelson Minta Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Diawasi
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, selain mendekatkan pelayanan, kebijakan pindah kantor ke desa juga dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Termasuk melihat progress pembangunan di desa. Yakni program dan kegiatan yang dilakukan aparat desa dan kecamatan selang 3 tahun dirinya memimpin Kabupaten Gorontalo.
“Saya akan melihat data pembangunan selang 2016 hingga bulan berjalan tahun 2019. kades mengambarkan pembangunan yang sudah dibangun termasuk camat hingga tingkat Kabupaten,” ungkap mantan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) itu.
Sejalan dengan evaluasi pembangunan, Nelson Pomalingo juga akan memaparkan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkab Gorontalo. Baik yang sudah maupun belum dilaksanakan. Sehingga masyarakat memahami dan mengerti apa yang dilakukan pemerintah.
“Kita juga akan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka perencanaan anggaran tahun 2020,” ucap Nelson.(adm-02/gopos)
