GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Lima buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul inisiatif Legislatif dan Eksekutif dibahas.
Hal ini terungkap saat Rapat Paripurna DPRD Kota Gorontalo Pembicaraan Tingkat I (Satu) Dalam Rangka Penyampaian Terhadap 5 (Lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif Legislatif dan Usul Eksekutif, Selasa (23/1/2024).
Adapun kelima ranperda tersebut ialah Ranperda usul Inisiatif Legislatif, Ranperda tentang penanggulangan penyakit menularDan penyakit tidak menular, Ranperda tentang penyelenggaran Lembaga adat, Ranperda tentang tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahan.
Sementara, Ranperda usul inisiatif Eksekutif ialah, Ranperda tentang Rencana pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Ranperda tentang Pengelolaan Ruang terbuka hijau
Wakil Walikota Gorontalo, Ryan Kono mengungkapkan pembahasan ranperda ini sebagai bentuk untuk mewujudkan indonesia sebagai negara hukum, daerah turut berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum yang dilakukan secara terencana,terpadu, dan berkelanjutan guna menjamin hak dan kewajiban sebagai warga negara indonesia berdasarkanperaturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintahdaerah perlu melakukan langkah-langkah yang efektif dan efisien, antara lain dalam melaksanakan otonomi daerah yang identik dengan adanya tuntutan good governance dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah yang memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih.
“Perlu diketahui fungsi hijau dalam ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagai ‘paru-paru’ kota, sebenarnya hanya merupakan salah satu aspek berlangsungnya fungsi daur ulang, antara gas karbondioksida (c02) danoksigen (02), hasil fotosintesis khususnya pada dedaunan,” ucapnya.
Kata ryan, ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi salah satu penanda dari majunya suatu masyarakat, sehingga perlu adanya ruang terbuka hijau yang pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan lingkungan serta diharapkan dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan, serta mengembalikan peran dan fungsinya sebagai paru-paru daerah.
“Oleh sebab itu perlunya regulasi yang berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat termasuk alat kontrol atas semakin lajunya aktifitas pembangunan,” ucapnya .
“Regulasi ini dimaksudkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah atas pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh,”imbuh dia.
“Berdasarkan beberapa pertimbangan yang disampaikan diatas, pemerintah Kota Gorontalo mengajukan 2 Ranperda dan DRPD Bone Bolango Mengajukan 3 Ranperda,” kata dia
“Saya atas nama pemerintah kota gorontalo menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dprd kota gorontalo, karena ini menunjukan bahwa begitu besar perhatian bapak dan ibu sekalian guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan kota gorontalo,” tandas dia. (putra/Gopos)
