No Result
View All Result
gopos.id
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
gopos.id

KPI Pusat Buka Masukan Publik Terhadap Revisi Undang-Undang Penyiaran

Muhajir by Muhajir
Jumat 14 Juli 2023
in Gorontalo
0
Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza pada Seminar Nasional Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran, Jumat (14/7/2023) (muhajir/gopos)

Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza pada Seminar Nasional Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran, Jumat (14/7/2023) (muhajir/gopos)

0
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) membuka kesempatan publik untuk berpartisipasi memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Partisipasi publik tersebut dibuka pada Seminar Nasional Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran, Jumat (14/7/2023).

Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza mengatakan, seminar ini bertujuan mendengar masukan publik terhadap rancangan revisi undang-undang penyiaran. Sehingga sajian penyiaran akan berkualitas dan sehat serta selaras dengan pembaruan terknologi yang bisa dimanfaatkan oleh publik.

“Kita membuka masukan publik dan menjadi stand posision KPI untuk disampaikan ke Komisi I DPR RI bahwa berdasarkan pertemuan kami dengan masyarakat seperti ini yang kami sampaikan,” ujar Mohamad Reza.

Menurut Reza, revisi undang-undang penyiaran saat ini sangat penting untuk disahkan. Sebab, perkembangan teknologi mendorong perumusan undang-undang ini harus disesuaikan dengan undang-undang yang telah berumur 21 tahun silam tersebut.

Baca Juga :  KPID Gorontalo Ingatkan Lembaga Penyiaran Teliti dalam Menyiarkan Azan Selama Ramadan

Oleh sebab itu kata Reza, periode ini KPI Pusat konsen dan menjadikan pengawalan revisi undang-undang penyiaran sebagai program prioritas.

“Karena undangan-undang penyiaran ini sudah terlalu lama tidak selesai, pembahasannya di 2014 dan 2019 itu hampir selesai. Sekarang sudah ada komitmen antara komisi I DPR RI dan KPI Pusat untuk menyelesaikan revisi undang-undang ini sebelum periode DPR RI berakhir,” ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi perumusan dalam revisi undang-undang ini antara lain penguatan kelembagaan KPI, penggunaan kelembagaan penyiaran dengan adanya undang-undang cipta kerja, serta perlu adanya terminologi baru tentang penyiaran dengan melihat teknologi yang berkembang.

Baca Juga :  Tiga Pejabat Utama Polres Bone Bolango Dimutasi

“Juga menyangkut pengaturan terhadap media baru yang penting untuk dirumuskan dalam revisi ini. Nah ini tujuanya kita membuka masukan publik terhadap revisi undang-undang ini,” ujarnya.

Seminar Nasional Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Penyiaran, Jumat (14/7/2023) (muhajir/gopos)

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR-RI, Elnino M Husain Mohi mengatakan, revisi undang-undang penyiaran ini penting dilakukan untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Perkembangan teknologi mendorong undang-undang ini harus direvisi,” ujarnya.

Menurutnya, undang-undang penyiaran ini telah diterbitkan 21 tahun yang lalu. Sehingga perlu direvisi dengan mengakomodasi atau mengatur penyiaran dan media baru seperti media sosial.

“Juga kita mendorong penguatan kelembagaan KPI Pusat dan Daerah,” ujarnya.

(muhajir/gopos)

Tags: KPI PusatPenyiaranRevisi Undang Undang Penyiaran
Previous Post

4 Jabatan Kadis 1 Jabatan Staf Ahli Kota Gorontalo Segera Terisi

Next Post

Pengelolaan Pustu di Kabupaten Gorontalo Bakal Diserahkan ke IBI

Related Posts

Kepala Kejari Boalemo Dwi Hadi Purnomo saat jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo.(F. Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Sudah 26 Aleg Diperiksa, Kejari Boalemo Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Perdis

Selasa 17 November 2026
Kegiatan Alfamart Sahabat Posyandu yang digelar di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.(F. Hervi)
Gorontalo

Alfamart Sahabat Posyandu Sasar 2.800 Ibu dan Anak pada November 2026

Selasa 17 November 2026
Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

Senin 16 November 2026
Penandatangan kesepakatan bersama antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan terkait kerja sama perdagangan dan pemenuhan ketersediaan komoditas holtikultura.(Dok KPw BI Provinsi Gorontalo)
Gorontalo

Gorontalo Gandeng Sulsel Amankan Pasokan Bawang dan Cabai

Senin 16 November 2026
Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Mengenal MPR RI untuk Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangannya, yang digelar Anggota MPR Jasin U Dilo bersama Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Provinsi Gorontalo, Minggu (15/11/2026).
Gorontalo

Jasin U Dilo Tegaskan MPR Adalah Rumah Kebangsaan untuk Cita-cita Proklamasi

Senin 16 November 2026
Screenshot
Gorontalo

DPRD Kota Gorontalo Bahas Tujuh Raperda untuk Propemperda 2027

Senin 16 November 2026
Next Post
Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Bakti, Kabupaten Gorontalo. (google.com)

Pengelolaan Pustu di Kabupaten Gorontalo Bakal Diserahkan ke IBI

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

  • Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)

    Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oknum Kapolsek di Gorontalo Pacari Influncer: Dua Kali Hamil, Dua Kali Diminta Aborsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Manipulasi Manifest Batu Hitam Berkedok Kemiri Bertambah Empat Orang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pesta Miras Berujung Penikaman, Pria di Wumialo Dilaporkan Terluka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BKAD Gorontalo Matangkan Perubahan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Daerah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
WA Saluran
Facebook X-twitter Youtube Instagram TikTok

© 2019 – 2023 Gopos.id  |  Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.

Iklan  |  Karir  |  Pedoman Media Cyber  |  Ramah Anak  |  Susunan Redaksi  |  Tentang Kami  |  Disclaimer

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • Info Pasar
    • INFOGRAFIS
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Ayo Germas
    • Boalemo
    • Bone Bolango
    • Kotamobagu
    • Bolmong Utara
    • Gorontalo Hebat
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Kota Smart
    • Pohuwato
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi

© 2019-2023 Gopos.id Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.