GOPOS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah memperluas akses pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif.
Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital (Fekdi) secara virtual, Senin (8/5/2023).
Dikatakan Presiden Jokowi, inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital, seperti kartu kredit, pemerintah perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja pemerintah sekaligus transparansi keuangan.
“Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan, (yakni) inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat,” kata Jokowi, dikutip dari suara.com.
Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN, seperti QRIS antar negara, juga mendesak untuk terus diperkuat. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan, serta menjadi bagian penting dari Kekutuaan Indonesia di ASEAN 2023.
“Saya harap QRIS antarnegara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” katanya.
Menurut Jokowi, ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dapat dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru mengingat pangsa pasar dalam sektor tersebut sebesar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN.
Potensi untuk bertumbuh semakin maju dianggap sangat besar mengingat Indonesia berada dalam peringkat ke-6 dengan jumlah startup terbesar di dunia, yakni 2.400 start up, dengan penetrasi internet sebesar 76,8 persen.
Nilai ekonomi digital Indonesia turut diproyeksikan mencapai USD130 miliar pada tahun 2025 dan akan terus bertumbuh hingga USD315 miliar pada tahun 2030.
Olehnya, Presiden Jokowi meminta semua inovasi harus dilakukan secara hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko sistem keamanan yang handal, serta sistem perlindungan konsumen yang baik.
Mitigasi risiko itu disebut harus betul-betul dihitung, bagaimana regulasi, pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasional.
“Saya minta seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk gunakan kartu kredit pemerintah, serta dukung perluasan QRIS antar negara guna akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif,” tandasnya.(adm03/gopos)
