GOPOS.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo segera menyetujui usulan skema Avaibility Payment (AP). Untuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
Menurut Ketua DPRD Paris Yusuf, dari empat syarat yang diminta oleh anggota, tinggal satu yang belum diselesaikan yakni Legal Opinion (LO).
Baca juga : ASN di Diskominfo dan Statistik Mendadak di Tes Urine
“Tentang persetujuan, ada empat yang kami minta. Pertama persetujuan layanan AP dari Kemendagri, itu sudah ada. Kedua tentang penjaminan dari PII itu juga sudah ada. Ketiga kajian dari BPKP juga sudah. Terakhir tentang kajian pendapat hukum dari kejaksaan. Nah LO ini masih dalam proses,” terang Paris usai menghadiri FGD KPBU RS Ainun yang digelar di Sari Ater Hotel and Resort, Subang, Jawa Barat, Jumat (12/7/2019).
Ia menilai legislatif sudah cukup berupaya agar proses KPBU ini berjalan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku. Pihak DPRD sudah 12 kali melakukan pembahasan dan pada intinya semua fraksi setuju asalkan semua syarat bisa dipenuhi.
Baca juga : Belanja Barang dan Jasa, Darda: Gunakan E-Katalog
“Persetujuan dewan itu dibutuhkan sebelum tahapan penandatanganan kontrak (dengan pihak ketiga) akhir Agustus. Jadi kami masih ada waktu sekitar satu bulan lebih. Mungkin minggu-minggu depan LO-nya keluar maka kita paripurnakan melalui mekanisme dewan,” imbuh politisi dari Partai Golkar itu.
Pembangunan RS Ainun melalui mekanisme KPBU dilaksanakan oleh investor. Biaya pembangunan fisik, alat kesehatan medis dan fasilitas lain ditaksir mencapai angka Rp800 miliar. Pemprov diwajibkan membayar avaibility payment (AP) layanan jasa rumah sakit selama 20 tahun. (rls/gopos)
