GOPOS.ID, GORONTALO – Sejak beberapa tahun terakhir, Provinsi Gorontalo mendorong peningkatan Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Sebab dengan KKS ini bisa meningkatkan kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk.
Kegiatan ini tidak akan berjalan sukses tanpa melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Dengan berbagai program kegiatan KKS yang memberdayakan masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mewujudkan tujuan KKS tersebut.
Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dr. Rosina Kiu pada Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota tingkat Provinsi Gorontalo, Kamis (21/02/2019) bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menerangkan untuk mewujudkan KKS melalui Forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
“Nanti kita buat ‘forum Kabupaten/Kota Sehat’ sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa. Keberadaan forum ini, sangat penting dalam melakukan kegiatan-kegiatan dengan memberdayakan masyarakat,” ucapnya.
Baca juga : 40 Orang Dasawisma di Gorut Dibekali Pendampingan Ibu Hamil Beresiko
“Di Provinsi Gorontalo kami melihat kurang giat dibanding Kabupaten/Kota di Provinsi lain. Mereka sangat antusias. Sangat bergairah betul-betul diikuti dengan semaksimal mungkin. Kami berharap kita bersama-sama dalam hal ini Kabupaten/Kota bisa memacu diri,”sumbung mantan Direktur Rumah Sakit dr. Hasri Ainun Habibie itu.
Karena KKS ini mendapatkan penilaian, maka bisa disinkronisasikan melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
“Banyak hal dibidang Kesehatan yang mendongkrak penilaian Kabupaten/Kota sehat. Sejak tahun 2107 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat merupakan awal menjadi benih yang bisa kita manfaatkan tolok ukur Kabupaten/Kota Sehat dan lanjut tahun 2018 dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Ada 12 indikator dapat turut meningkatkan penilaian,” kata dr. Nina (sapaan akrab dr. Rosina).
Keterlibatan Kementerian lainnya. Terutama PU, sosial, pertanian, pendidikan, lingkungan hidup, ESDM, perhubungan, pariwisata dan perdagangan akan melengkapi tatanan penilaian yang sudah difokuskan dari tiga tahapan penilaian. Baik Padapa Wiwerda dan Wistara. Walaupun belum ada Kabupaten/Kota yang mendapatkan Wistara kami berharap ada Kabupaten yang maju.
Baca juga : Pemantapan Mutu Dokter Harus Dilalui Lewat Internsip
“Kami berharap beban dari Kesehatan dapat berkurang namun keterlibatan kementerian dan lembaga lain tentu saja menjadi indikator penilaian sampai dengan tahap Wistara” pungkas dr. Rosina. (rls/andi/gopos)
