GOPOS.ID, GORONTALO – Petani di Kabupaten Pohuwato meminta kebijakan pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat dilakukan secara bertahap. Mereka mengaku kewalahan jika harus mengurus kartu tani dan terdata di elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK).
Sunaryanto, kelompok tani Sumber Rejeki, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan mengungkapkan curahan hatinya kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang menyambangi kecamatannya, Sabtu (13/3/2021).
Ia meminta kebijakan pupuk bersubsidi dengan beragam persyaratannya bisa dilakukan bertahap agar petani tidak sulit mendapat pupuk.
“Sangat diharapkan sekali kelancarannya pak. Petani banyak yang tidak mendapatkan pupuk karena kita disuruh laporan, bawa KTP, bikin CPCL-nya. Sehingga ada yang masih enggan ada juga yang sudah. Harapan kami perlakuannya pelan pelan lah pak. Petani masih butuh bimbingan dan nanti (aturan ini) akan berjalan dengan sendirinya,” ungkapnya.
“Barangkali sekarang sudah ada pendataan semacam kartu tani. Ini cukup bagus pak, tapi karena sifatnya masih awal maka petani cukup sulit. Sehingga banyak petani sulit mendapatkan pupuk,” imbuh Sunaryanto.
Pihaknya meminta agar pemerintah provinsi dan kabupaten memikirkan kebijakan khusus terkait dengan regulasi tersebut.
Di satu sisi petani harus mengurus kelengkapan administrasi, namun di sisi lain mereka juga dikejar oleh musim tanam dan target produksi pertanian seperti beras, jagung dan lainnya.
“Adakalanya petani celoteh, masa’ kita beli pupuk aja sulit. Kita digenjot untuk meningkatkan produksi tapi pupuknya enggak lancar. Ini beli, tapi karena tidak ada namanya di situ tidak dilayani. Barangkali ini butuh bimbingan petugasnya di situ pak,” sambungnya.
Gubernur Rusli yang didampingi Bupati Pohuwato Syaiful Mbuinga memahami apa yang dirasakan petani. Ia mengakui jika kebijakan ini terlalu cepat diterapkan sebab diundangkan pada bulan Desember 2020 dan sudah harus berlaku tahun 2021.
“Masalah pupuk itu, kami sudah rapat untuk menyurat ke pusat. Harusnya kalau diberlakukan begitu jangan langsung hari ini suratnya jadi, hari itu juga diberlakukan. Kasihan petaninya karena saya tau petani itu harus tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah,” ujar Rusli.
Baca juga: Ketua PKK Provinsi Senang Pesantren Bisa Jadi Contoh Mandiri Pangan
Beruntung pihak Kementan membuka ruang untuk melakukan penginputan ulang mulai bulan Maret hingga Juni 2021. Ia menginstruksikan Dinas Pertanian provinsi bekerjasama dengan pemerinfah kabupaten untuk melakukan pendampingan kepada petani.
“Jalan keluarnya pak Mul (kadis pertanian), mulai Minggu depan turunkan tim dari provinsi bekerjasama dengan kabupaten/kota untuk mendata dan membantu mereka membuat kartu tani. Kalau kita mengharapkan dari 140 kartu tani, sekarang diaktivasi baru 20 ribu maka kapan ini selesai,” tandasnya.
Pada dialog dengan petani Randangan dan sekitarnya itu, Gubernur Rusli menyerahkan sejumlah bantuan. Ada benih jagung seluas 1800 hektar untuk 49 kelompok, benih padi kaya gizi untuk luas 92 hektar serta benih kedelai 300 hektar. Ada juga prasarana pengolahan holtikultura senilai Rp124.950.000 serta sarana produksi cabai rawit merah seluas 10 hektar. (rls/adm-01/gopos)
