Pengawasan Maksimal untuk Pengembangan KPBU RS Ainun Habibie
GOPOS.ID, GORONTALO – Kesungguhan pemerintah agar pengembangan Rumah Sakit (RSUD) dr. Hj. Hasri Ainun Habibie mendapat pengawalan dan pengawasan dari penegak hukum benar benar direalisasikan.
Setelah mendatangi Kejaksaan Agung pada Senin kemarin, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie bersama tim mendatangi Mabes Polri, Selasa (3/12/2019).
Kedatangan Rusli Habiibie diterima oleh Wakapolri Komjenpol Ari Dono Sukmanto di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut untuk menyampaikan terkait tahapan dan detail dokumen perencanaan pengembangan RS Ainun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Dalam arti kami dari awal sudah memaparkan rencanannya. Terpenting pihak Mabes Polri sudah tau Gorontalo mengadakan proyek ini. Kami memohon dikawal dari awal mulai dari proses lelang dan tender,” ungkap Rusli usai pertemuan.
Pertemuan antara Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dan bersama tim Mabes Polri yang diterima oleh Wakapolri Komjenpol Ari Dono Sukmanto di ruang kerjanya, Selasa (3/12/2019). (Foto penghubung)
Konsultasi ini, lanjut kata Rusli untuk menghindari terjadi penyimpangan dalam hal kerjasama yang dilakukan bersama pihak swasta. Jika biasanya evaluasi proyek dilakukan pada akhir pekerjaan, ia mengingkan untuk RS Ainun dilakukan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga selesai dibangun nanti.
“Sehingga tidak ada lagi keraguan dan ketakuatan dari kami maupun investor untuk melaksanakan tugas ini. Tugas pembangunan yang sangat diharapkan oleh rakyat,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pada Senin kemarin Gubernur Rusli bersama rombongan juga menyambangi kantor Kejaksaan Agung. Mereka diterima oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin. Beberapa hal yang menjadi poin evaluasi yakni belum pentingnya pembangunan rumah singgah serta perbedaan persepsi penentuan harga satuan barang yang perlu diperbaiki. (rls/andi/gopos)
