GOPOS.ID, GORONTALO – Penanganan Bencana harus melibatkan multisektor dan sampai tingkat pemerintahan desa atau kelurahan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo Sumarwoto, saat memberikan materi pada Workshop Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Gorontalo Utara, di Training Center Hotel Damhil Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Kamis (3/10/2019).
Baca juga: Gorontalo Dapat Bantuan Pengembangan Industri Pangan Lokal
Dalam paparannya Sumarwoto menjelaskan tentang kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap penanggulangan bencana. Yakni memberikan layanan informasi bencana kepada masyarakat, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
“Kami juga memberikan bantuan evakuasi dan pertolongan korban bencana dan melaksanakan rehabilitasi, rekonstruksi. Serta pemulihan korban bencana baik fisik maupun non fisik,” kata Sumarwoto.
Lebih jauh ia mengungkapkan, ada lima hal lingkup pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yakni mulai dari sektor pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi produktif dan multisektor.
“Kegiatan Jitupasna ini juga membutuhkan bantuan dan keterlibatan dinas teknis. Untuk menghitung dampak kerugian yang diakibatkan oleh bencana,” tutur dia.
Di akhir penyampaiannya, Sumarwoto mengharapkan seluruh stakeholder untuk aktif berperan serta dalam upaya penanggulangan bencana. (rls/andi/gopos)
