GOPOS.ID, GORONTALO — Antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menjulur hingga badan jalan dalam beberapa pekan terakhir membuat Pemerintah Provinsi Gorontalo memasang nada tinggi. Di aula rumah dinas jabatan, Jumat (14/11/2025), Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menyebarkan pesan tegas: kendaraan ‘pengisap BBM’ akan diburu dan ditindak.
Pesan ini datang bukan tanpa alasan. Dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) BBM yang dipimpin Gubernur Gusnar Ismail, temuan permainan pengisian BBM bersubsidi terungkap. Ada kendaraan kendaraan yang mondar-mandir masuk SPBU, mengisi, keluar, lalu kembali lagi hanya dalam hitungan menit.
Fakta itu mendorong rapat menjadi palu keputusan. Pemprov Gorontalo langsung membentuk tim pemantau khusus terdiri OPD Pemprov serta petugas TNI-Polri. Mereka bukan sekadar berdiri melihat antrean di setiap SPBU. Mereka akan mencatat nomor kendaraan, mengawasi pola pergerakan, dan menindak bila ada indikasi penyelewengan.
“Kalau ditemukan ada yang bolak-balik isi BBM, catat. Kalau perlu datangi. Kita harus tahu, BBM ini mau diapakan,” kata Gusnar, dengan nada yang tidak lagi memberi ruang toleransi.
Tak berhenti di tingkat pengisian kendaraan. Gubernur Gusnar Ismail ikut menyoroti manajemen penyaluran BBM ke SPBU yang kerap menumpuk pada jam sibuk, memperburuk antrean yang sudah memanjang sejak subuh. Ia meminta Pertamina serta pengelola SPBU menyesuaikan jadwal suplai BBM agar pelayanan publik tidak tersendat.
“Pengisian ke SPBU sebaiknya dimulai sekitar setengah lima pagi. Waktu itu masih sepi, sehingga tidak menabrak jam masyarakat mulai antri,” katanya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Jamal Nganro, menambahkan persoalan ini telah dibawa langsung Gubernur Gorontalo ke Ketua BPH Migas. Dari pertemuan itu, Pemprov mendorong kesepakatan pemanfaatan BBM bersubsidi yang lebih ketat—mulai dari laporan bulanan kuota versus realisasi hingga pembenahan distribusi di lapangan.
“Ini penting diketahui oleh Gubernur untuk penilaian di lapangan” kata Jamal Nangro yang turut mendampingi Gubernur Gusnar Ismail dalam rapat.
Di sisi lain, Pemprov turut mengajukan penambahan kuota BBM melihat pertumbuhan kendaraan, geliat usaha, hingga meningkatnya aktivitas nelayan dan sektor pertanian serta perikanan.
Temuan perburuan BBM bersubsidi yang sudah sampai di meja Gubernur itu sejatinya sudah cukup lama terjadi. Pantauan gopos.id, perburuan BBM yang harga keekonomiannya turut ditambal APBN ini berlangsung dengan beragam pola. Ada yang datang ke SPBU dengan kendaraan bertangki besar, baik yang berstandar pabrikan maupun yang telah dimodifikasi. Ada pula yang membawa jerigen lalu ditutupi karung atau plastik hitam supaya tak kentara. Mereka bisa membawa pulang BBM bersubsidi hingga berpuluh-puluh liter dalam sekali pengisian.
Kendaraan pengisap BBM ini seakan datang membawa magis. Meski spanduk tentang pembelian dan pengisian BBM bersubsidi bisa terbaca dari jauh, para operator seakan tak berdaya menolak kehadiran mereka. Bahkan kadang kali mereka mendapat “pelayanan istimewa” ketimbang masyarakat umum, pengemudi ojol, maupun kurir paket yang datang hanya membeli 4 liter sesuai kapasitas tangki.
Penegasan Gubernur Gusnar Ismail menjadi sebuah jawaban yang dinantikan. Bukan sekadar mengatasi perburuan BBM bersubsidi di tingkat SPBU, tetapi membuka ruang keadilan yang sama bagi setiap warga merasakan kehadiran negara dalam bentuk energi.(hasan/gopos)
