GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong penguatan Ruang Bersama Indonesia (RBI) sebagai pusat kolaborasi lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penguatan ketahanan keluarga.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi dan Penguatan RBI tingkat Kabupaten Pohuwato yang dibuka Wakil Bupati Iwan S. Adam di Kantor DP3AP2KB Pohuwato, Rabu (7/10/2026).
Dalam arahannya, Iwan menegaskan bahwa RBI tidak boleh sekadar menjadi fasilitas atau program administratif. Lebih dari itu, keberadaannya harus menjadi ruang yang mampu menghubungkan masyarakat dengan berbagai layanan dan program pemerintah.
“Ruang Bersama Indonesia bukan hanya berbicara tentang tersedianya sebuah tempat atau fasilitas. Lebih dari itu, RBI harus menjadi ruang kolaborasi, ruang pemberdayaan dan ruang perlindungan bagi masyarakat,” ujar Iwan.
Menurutnya, keberhasilan RBI membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah kabupaten bertanggung jawab menyiapkan kebijakan dan dukungan program, pemerintah kecamatan melakukan koordinasi dan pembinaan, sementara pemerintah desa menjadi pelaksana utama di lapangan bersama masyarakat.
Pohuwato sendiri telah menetapkan tiga desa sebagai lokus penguatan RBI, yakni Desa Tirto Asri di Kecamatan Taluditi, Desa Hulawa di Kecamatan Buntulia, dan Desa Dambalo di Kecamatan Popayato.
“Ketiga pemerintah desa tidak hanya menjalankan RBI sebagai program formal, tetapi menjadikannya wadah yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan, anak dan keluarga,” unkap Iwan
Iwan juga mendorong kepala desa melibatkan kader, kelompok perempuan, Forum Anak, PKK serta unsur masyarakat lainnya. Identifikasi persoalan di tingkat desa dinilai penting agar program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan warga.
Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengambil bagian sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, administrasi kependudukan hingga penanganan persoalan perempuan dan anak.
“Dengan kolaborasi tersebut, masyarakat tidak harus datang ke banyak tempat untuk mendapatkan dukungan. RBI diharapkan dapat menjadi salah satu pintu yang mempertemukan masyarakat dengan berbagai layanan dan program pemerintah,” jelasnya.
Iwan menekankan, perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam mencegah kekerasan, memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan kapasitas perempuan serta memastikan pemenuhan hak-hak anak.
“Apabila terdapat persoalan di tengah masyarakat, jangan sampai masyarakat merasa berjalan sendiri. Pemerintah harus hadir, masyarakat harus peduli, dan seluruh stakeholder harus mampu bekerja bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pohuwato, Nizma Sanad, menjelaskan RBI merupakan gerakan kolaboratif berbasis desa atau kelurahan yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan menyamakan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai konsep RBI, memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab, serta mengidentifikasi potensi dan persoalan di tiga desa lokus,” ungkap Nizma
Kepala Dinas PPPA-PMD Provinsi Gorontalo, Yana Yanti Suleman, turut menyampaikan materi bertajuk “RBI Mengubah Desa Menjadi Episentrum Perlindungan Perempuan dan Anak”.
“Materi menekankan perlindungan perempuan dan anak tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan harus diwujudkan melalui program nyata yang didukung penganggaran dan komitmen pemerintah,” tutup Yana (Yusuf/Gopos)








