GOPOS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Boltara) kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boltara, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Boltara pukul 13.30 WITA tersebut turut membahas hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Hadir dalam kegiatan itu Bupati Boltara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev, Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta seluruh sangadi (kepala desa) se-Kabupaten Boltara.
Dalam penyampaiannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Sirajudin Lasena mengungkapkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD yang diajukan bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi bukti nyata bagaimana pemerintah daerah mampu menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah sepanjang tahun 2025.
“Dokumen ini memuat keseluruhan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit secara rinci oleh BPK RI dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Sirajudin.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi salah satu periode yang cukup menantang bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kebijakan efisiensi nasional sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Namun demikian, Pemkab Boltara mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berbagai tantangan tersebut dijawab melalui strategi penganggaran yang terukur dengan fokus pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan disiplin pengendalian belanja serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
Dalam pemaparannya, Sirajudin menjelaskan bahwa pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp610,70 miliar. Hingga akhir tahun anggaran, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp608,95 miliar atau sebesar 99,71 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian yang lebih menggembirakan datang dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target yang direncanakan, PAD berhasil terealisasi sebesar Rp15,45 miliar atau mencapai 115,56 persen. Angka tersebut menunjukkan semakin menguatnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki.
Sementara itu, belanja daerah yang dianggarkan sebesar Rp633 miliar terealisasi sebesar Rp590,40 miliar atau 93,27 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai program pembangunan strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi neraca keuangan, kondisi fiskal daerah juga menunjukkan performa yang positif. Per 31 Desember 2025, total aset Pemerintah Kabupaten Boltara tercatat mencapai Rp1,19 triliun. Sementara kewajiban daerah berada pada angka Rp15,17 miliar dengan nilai ekuitas mencapai Rp1,17 triliun.
Bupati menegaskan bahwa capaian tersebut bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintahan dalam menjaga kesehatan fiskal daerah serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Ini bukan sekadar statistik akuntansi. Ini adalah refleksi nyata dari komitmen kita bersama dalam menjaga keuangan daerah yang sehat, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sirajudin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Boltara yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Melalui pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut, ia berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam memperkokoh fondasi pembangunan daerah menuju Boltara yang maju, mandiri, dan sejahtera.
