Pemerintah Kota Gorontalo Tingkatkan Transparansi Melalui Program Silaturahmi

GOPOS.ID, GORONTALO – Dalam upaya memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Kota Gorontalo terus melaksanakan program silaturahmi dan sosialisasi yang diadakan di 50 kelurahan. Hingga Jumat (2/10/26), kegiatan ini telah mencapai titik ke-45 dari total 50 kelurahan yang ditargetkan.

Kegiatan ini bukan hanya sekadar tatap muka antara pemerintah dan warga, tetapi juga merupakan platform untuk menjelaskan penggunaan anggaran daerah. Wakil Wali Kota Indra Gobel menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. 

“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengelola penerimaan yang berasal dari mereka. Jadi masyarakat harus tahu ke mana pajak-pajak atau retribusi yang selama ini masyarakat bayarkan,” ujar Indra saat membuka sambutannya. 

Ia menambahkan bahwa penyampaian realisasi program pemerintah kepada masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk membangun transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut, Wawali Indra memberikan contoh konkret mengenai pemanfaatan anggaran yang langsung menyentuh masyarakat, yaitu dana kelurahan.

Pemerintah Kota Gorontalo mengalokasikan dana sebesar Rp200 juta untuk setiap kelurahan. Anggaran ini ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas serta kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. “Seperti tadi di awal Ibu Kadis PUPR sudah menyampaikan di mana ada program-program kita, di mana di setiap kelurahan itu kita anggarkan dana kelurahan sebesar Rp200 juta per kelurahan,” jelas Wawali Indra.

“Dana itu dipakai untuk membiayai program-program kegiatan kelurahan dengan skala prioritas, atau program yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat,” lanjutnya. 

Dengan langkah ini, Pemerintah Kota Gorontalo berharap dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta menciptakan hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan warga. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam setiap aspek pemerintahan. (Putra/Gopos)