SETIAP 10 November, bangsa Indonesia mengenang keberanian para pahlawan yang mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan. Namun, semangat kepahlawanan sejatinya tidak berhenti pada perjuangan mengangkat senjata. Dalam kehidupan berbangsa hari ini, nilai perjuangan juga hadir melalui pengabdian menjaga kedaulatan rakyat.
Di Provinsi Gorontalo, semangat tersebut tercermin dalam kerja keras ribuan penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024. Mereka adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Mereka bekerja di balik proses demokrasi yang sering kali hanya dilihat masyarakat pada hari pemungutan suara. Padahal, perjalanan menuju bilik suara menyimpan banyak kisah pengorbanan, mulai dari medan geografis yang sulit, cuaca tidak menentu, tekanan administratif, hingga tuntutan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu terbatas.
Pengalaman saya yang pernah menjadi anggota PPK, momentum Hari Pahlawan sebagai kesempatan untuk memberikan penghormatan kepada para penyelenggara demokrasi di tingkat akar rumput.
Pengalaman sebagai anggota PPK memberinya perspektif tentang tanggung jawab penyelenggara di tingkat kecamatan, terutama ketika harus memastikan seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Bagi saya, pengabdian penyelenggara pemilu memiliki hubungan nilai dengan semangat kepahlawanan, yakni keberanian, tanggung jawab, integritas, dan kesediaan mendahulukan kepentingan masyarakat.
Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 di Gorontalo melibatkan ribuan petugas yang bekerja secara berjenjang.
Pada Pemilu 2024, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 881.206 pemilih dengan 3.539 tempat pemungutan suara (TPS).
Sementara pada Pilkada Serentak 2024, DPT mencapai 884.080 pemilih dengan 2.016 TPS reguler.
Di tingkat kecamatan terdapat 385 anggota PPK yang tersebar di 77 kecamatan. Sementara di tingkat desa dan kelurahan, terdapat 2.187 anggota PPS yang bekerja di 729 desa dan kelurahan.
Pada Pemilu 2024, kebutuhan anggota KPPS berdasarkan tujuh petugas pada setiap TPS mencapai 24.773 orang. Adapun pada Pilkada 2024, kebutuhan petugas KPPS pada 2.016 TPS reguler mencapai 14.112 orang.
Angka-angka tersebut menunjukkan betapa luasnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi.
Dari wilayah pesisir Pohuwato, perdesaan Boalemo, kawasan Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, hingga Kota Gorontalo, penyelenggara pemilu menghadapi tantangan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
PPK dan PPS: Mengawal Kotak Suara di Tengah Cuaca dan Tekanan
Salah satu tahapan paling krusial dalam penyelenggaraan pemilu adalah pengamanan dan pergerakan logistik serta dokumen hasil pemungutan suara, yang kemudian dilanjutkan dengan proses rekapitulasi secara berjenjang.
Bagi PPS dan PPK, tahapan tersebut bukan sekadar memindahkan kotak suara atau memeriksa angka dalam dokumen.
Ada tanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan aman, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di wilayah kepulauan dan pesisir, distribusi maupun pengembalian logistik pemilu dapat menghadapi risiko cuaca ekstrem, gelombang tinggi, dan keterbatasan transportasi.
Petugas bersama aparat pengamanan terkadang harus menempuh perjalanan laut dengan perahu atau kapal untuk memastikan logistik dan dokumen hasil pemilihan sampai ke tujuan.
Bayangan tentang petugas yang harus bertahan di atas perahu yang terombang-ambing gelombang demi menjaga kotak suara menggambarkan beratnya tanggung jawab penyelenggaraan demokrasi di wilayah dengan akses transportasi sulit.
Di Gorontalo, karakteristik pesisir dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses menjadi pengingat pentingnya kesiapan distribusi logistik serta mitigasi risiko.
Tantangan tidak berhenti ketika kotak suara tiba di kecamatan.
Tahapan rekapitulasi menjadi titik krusial yang membutuhkan konsentrasi tinggi, ketelitian, dan kemampuan menghadapi dinamika administratif.
PPK harus memastikan proses rekapitulasi berjalan sesuai prosedur, sementara PPS menjalankan peran pendukung dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.
Pada tahapan ini, penyelenggara dapat berhadapan dengan keberatan saksi peserta pemilu, perbedaan pembacaan dokumen hasil, serta kebutuhan melakukan pencermatan atau perbaikan administratif berdasarkan mekanisme yang berlaku.
Situasi tersebut dapat berlangsung hingga larut malam dan menuntut kesiapan fisik serta mental.
Bagi penyelenggara, kelelahan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ketelitian.
Satu angka yang keliru dapat menimbulkan pertanyaan. Satu dokumen yang tidak sesuai dapat memicu keberatan. Karena itu, integritas dan kecermatan harus tetap dijaga, sekalipun pekerjaan berlangsung dalam tekanan waktu.
Sebagai penyelenggara yang pernah berada pada tingkat kecamatan dan kini mengemban amanah sebagai Komisioner KPU Provinsi Gorontalo, saya memiliki pengalaman pada dua tingkatan penyelenggaraan pemilu ini.
Pengalaman itu memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di tingkat atas, tetapi juga oleh ketelitian dan integritas petugas yang menjalankan tahapan langsung di lapangan.
Pantarlih: Mengetuk Pintu Rumah, Menjaga Hak Pilih Rakyat
Jika PPK dan PPS menghadapi tantangan dalam koordinasi serta rekapitulasi, Pantarlih memiliki medan perjuangan yang tidak kalah berat.
Petugas Pantarlih bertugas melakukan pencocokan dan penelitian atau Coklit data pemilih secara langsung dari rumah ke rumah.
Tugas tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga hak konstitusional warga negara.
Di wilayah yang memiliki kondisi geografis sulit, pekerjaan Pantarlih dapat menuntut perjalanan melewati jalan terjal, naik turun perbukitan, melintasi sungai, hingga menjangkau permukiman terpencil.
Ketika hujan deras mengakibatkan banjir atau akses jalan terputus, proses pendataan dapat menghadapi hambatan yang tidak sederhana.
Di kawasan pesisir, genangan air pasang atau banjir rob juga dapat menjadi tantangan mobilitas. Namun, tantangan Pantarlih bukan hanya persoalan geografis.
Mereka juga dapat menghadapi sikap masyarakat yang belum memahami tujuan pendataan, menolak memberikan informasi, atau mencurigai kedatangan petugas.
Pengalaman seperti dihardik, diminta menunggu lama di depan rumah, bahkan menghadapi ancaman anjing penjaga merupakan gambaran risiko sosial yang mungkin dialami petugas pendataan dari rumah ke rumah.
Situasi semacam itu membutuhkan kesabaran, kemampuan berkomunikasi, serta pendekatan yang humanis.
Pantarlih harus menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan untuk kepentingan calon atau partai politik tertentu, melainkan untuk memastikan data pemilih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Setiap rumah yang didatangi merupakan bagian dari upaya melindungi hak pilih warga negara.
Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya dimulai ketika masyarakat mencoblos, tetapi jauh sebelumnya, ketika hak mereka untuk terdaftar sebagai pemilih dijaga melalui proses pendataan yang akurat.
KPPS: Ketika Hari Pencoblosan Menjadi Puncak Pengabdian
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS merupakan unsur penyelenggara yang paling dekat dengan masyarakat pada hari pemungutan suara. Namun, pekerjaan KPPS tidak hanya berlangsung ketika masyarakat datang mencoblos.
Menjelang hari pemungutan suara, anggota KPPS telah disibukkan dengan berbagai persiapan, termasuk memastikan kesiapan lokasi TPS, perlengkapan pemungutan suara, pengaturan tempat, dan penyampaian pemberitahuan kepada pemilih.
Pada beberapa hari menjelang pemungutan suara, pekerjaan dapat berlangsung sejak pagi hingga malam.
Petugas bersama unsur pendukung bergotong royong mendirikan dan menata TPS, menyiapkan meja, kursi, bilik suara, serta memastikan seluruh perlengkapan tersedia sesuai kebutuhan.
Penyampaian formulir pemberitahuan kepada pemilih juga membutuhkan waktu dan ketelitian.
Pada Pemilu 2024, formulir tersebut dikenal sebagai Model C.Pemberitahuan-KPU, yang dalam percakapan masyarakat masih sering disebut undangan C6.
Ketika hari pemungutan suara tiba, anggota KPPS harus hadir lebih awal untuk mempersiapkan pembukaan TPS.
Mereka melayani pemilih, melaksanakan pemungutan suara, melakukan penghitungan suara secara terbuka, kemudian menyelesaikan berbagai dokumen hasil pemungutan dan penghitungan.
Dalam Pemilu 2024, kompleksitas pekerjaan semakin tinggi karena petugas harus menangani lima jenis surat suara.
Setelah proses penghitungan selesai, pekerjaan administratif masih harus dituntaskan dengan teliti.
Tidak mengherankan apabila dalam sejumlah penyelenggaraan pemilu, pekerjaan KPPS berlangsung hingga larut malam, bahkan melewati pergantian hari.
Kelelahan fisik menjadi tantangan nyata yang harus mendapat perhatian serius.
Pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya juga telah mengingatkan pentingnya perlindungan kesehatan, pemeriksaan kondisi petugas, pengaturan beban kerja, serta dukungan keselamatan bagi penyelenggara.
Pengabdian kepada demokrasi tidak boleh mengabaikan keselamatan manusia yang menjalankannya.
Dari Semangat Nani Wartabone hingga Pahlawan Demokrasi
Gorontalo memiliki sejarah kepahlawanan yang kuat melalui perjuangan Nani Wartabone dan peristiwa patriotik 23 Januari 1942.
Perjuangan tersebut menjadi simbol keberanian rakyat Gorontalo dalam melawan kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan.
Semangat yang diwariskan para pejuang itu tetap relevan dalam kehidupan berbangsa saat ini.
Tentu perjuangan fisik melawan penjajah tidak dapat disamakan secara langsung dengan tugas penyelenggaraan pemilu.
Namun, terdapat nilai yang mempertemukan keduanya, yaitu pengorbanan, keberanian, tanggung jawab, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa.
Jika dahulu para pejuang berhadapan dengan kekuasaan kolonial, maka penyelenggara demokrasi hari ini berhadapan dengan tantangan menjaga integritas, netralitas, dan kepercayaan masyarakat.
Di tengah perbedaan pilihan politik, PPK, PPS, Pantarlih, dan KPPS harus tetap menjalankan tugas secara profesional.
Mereka tidak boleh menjadikan hubungan kekeluargaan, kedekatan sosial, atau tekanan politik sebagai alasan untuk mengabaikan aturan.
Kedaulatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Jangan Lupakan Mereka Setelah Pemilu Berakhir
Ketika pemilu selesai, perhatian masyarakat biasanya tertuju kepada peserta yang memenangkan kontestasi politik.
Nama-nama pejabat terpilih menghiasi pemberitaan, sementara ribuan penyelenggara yang telah bekerja selama berbulan-bulan perlahan kembali menjalani kehidupan masing-masing.
Anggota PPK dan PPS kembali kepada aktivitas keseharian. Pantarlih kembali kepada pekerjaan dan keluarganya. Begitu pula KPPS yang sebelumnya telah mengabdikan waktu serta tenaga demi terselenggaranya pemungutan suara.
Padahal, keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilepaskan dari kerja kolektif mereka.
Dalam momentum Hari Pahlawan 10 November 2026, pengabdian para penyelenggara tersebut patut memperoleh penghormatan.
Penghargaan tidak harus selalu berbentuk tanda jasa atau seremoni, tetapi juga melalui perhatian terhadap keselamatan, peningkatan kapasitas, perlindungan dalam menjalankan tugas, serta pengakuan atas kontribusi mereka.
Perspektif bahwa penguatan demokrasi harus terus dibangun dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Pengalaman para penyelenggara ad hoc merupakan bagian dari modal penting bagi penyelenggaraan pemilu berikutnya.
Namun, penghargaan kepada mereka juga harus berjalan beriringan dengan evaluasi dan perbaikan kelembagaan. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan penyelenggara yang berintegritas sekaligus sistem yang mampu melindungi dan mendukung pelaksanaan tugas mereka.
Menjaga Kedaulatan, Melanjutkan Perjuangan
Hari Pahlawan bukan hanya momentum mengenang sejarah, tetapi juga kesempatan merenungkan tanggung jawab generasi masa kini dalam menjaga warisan kemerdekaan.
Di Gorontalo, semangat itu dapat ditemukan dalam pengabdian para penyelenggara demokrasi.
Dari Pantarlih yang mengetuk pintu rumah warga, KPPS yang bekerja sejak persiapan hingga penghitungan suara, PPS yang mengawal tahapan di desa dan kelurahan, hingga PPK yang menjaga proses rekapitulasi di kecamatan, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilu.
Mereka mungkin tidak tercatat sebagai pahlawan dalam buku sejarah. Namun, pekerjaan mereka menjadi bagian dari perjalanan demokrasi bangsa.
Kepahlawanan tidak selalu hadir melalui tindakan besar yang disaksikan banyak orang. Ia juga dapat hadir dalam ketelitian memeriksa dokumen, kesabaran menghadapi masyarakat, keberanian menjaga netralitas, serta kesetiaan menjalankan amanah ketika tubuh mulai lelah.
Pada akhirnya, kemerdekaan dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Kemerdekaan memberikan bangsa Indonesia hak menentukan nasibnya sendiri, sedangkan demokrasi menjadi salah satu sarana konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.
Pahlawan masa lalu telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Pahlawan demokrasi hari ini mengabdikan diri untuk memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. (*)
