GOPOS.ID, GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba, menekankan agar setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, serta akuntabel. Hal itu untuk mewujudkan Satu Data Indonesia.
Penekanan tersebut disampaikan Darda Daraba saat membuka Forum Data dan Diseminasi Publikasi Data Sektor Provinsi Gorontalo di Grand Q Kota Gorontalo, Jumat (13/03/2020). Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Gorontalo itu bekerja sama dengan BPS Gorontalo.
“Manfaat forum satu data Indonesia ini dapat terjadinya koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam penyediaan dan pemanfaatan data. Selanjutnya tercipta jembatan antara penyedia dengan pengguna data untuk mendiskusikan substansi, metodologi, konsep dan penjelasan teknis yang digunakan untuk masing-masing instansi atau OPD,” tutur Darda.
Pedoman standar dan metadata baku untuk statistik sektoral ditetapkan oleh kepala instansi pemerintah sesuai tugas dan fungsinya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini merujuk pada metadata baku yang ditetapkan oleh pembina data.
Baca juga: Pimpinan OPD Harus Rajin Turun Lapangan
Darda menegaskan, setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid dan akuntabel. Selanjutnya data tersebut disampaikan kepada Dinas Kominfo dan Statistik.
“Dalam pengelolaan data sebagaimana dimaksud maka Dinas Kominfo dan Statistik berperan sebagai pintu masuk perolehan data atau clearing data,” tambahnya.
Kepala Bidang Statistik Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo, Fatma Biki, menjelaskan ada tiga unsur yang dibahas dalam forum data ini. Ketiga hal tersebut adalah infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Ketika mereka (produsen data) sudah duduk bersama maka tidak ada lagi hal-hal yang vakum berkaitan dengan data yang ada di Provinsi Gorontalo,” kata Fatma Biki.
Misalnya data jalan, ketersediaan data itu cuma data yang jalan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Gorontlalo.
“Setelah berkumpulnya mereka ini maka data-data yang akan dikumpul juga di kompilasi adalah juga data yang dibiayai oleh kabupaten/kota se-Gorontalo. Bahkan data yang tersedia juga adalah jalan yang dibiayai oleh APBN seperti balai jalan,” tutur Fatma.(adv-02/gopos)
