GOPOS.ID, MANADO – Pemerintah Kota Kotamobagu kembali mencetak prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kotamobagu berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 digelar pada Senin (26/5/2025) di Kantor BPK RI Perwakilan Sulut, Jalan 17 Agustus, Manado.
LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA., ERMAP., GRCP., GRCA., kepada Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M, didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., serta Ketua DPRD Kotamobagu, Adrianus Mokoginta, S.E.
“Alhamdulillah, Kota Kotamobagu kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-12 kali secara berturut-turut. Ini adalah hasil kerja kolektif semua pihak yang harus terus kita jaga dan tingkatkan,” kata Wali Kota Weny usai menerima LHP dari BPK.
Wali Kota juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tercapainya prestasi ini.
“Terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulut atas audit yang telah dilakukan, kepada Bapak Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, serta masyarakat Kota Kotamobagu atas dukungan yang diberikan,” ucapnya.
Tak lupa, ia memberikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan tetap baik. “Ini kebanggaan kita semua. Terima kasih kepada Sekda, para asisten, dan seluruh OPD. Sukur Moanto,” lanjutnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, menegaskan bahwa capaian ini menunjukkan konsistensi pemkot dalam menerapkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Alhamdulillah, ini bukti bahwa Pemkot Kotamobagu terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami juga siap menindaklanjuti rekomendasi dari BPK untuk perbaikan ke depan,” ujar Yusrin.
Acara penyerahan LHP turut dihadiri para kepala daerah, ketua DPRD, inspektur daerah, dan kepala BPKD dari kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. (End)
