GOPOS.ID, BLITAR – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi program yang dibawa oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Santoso-Tjutjuk Sunario.
Apresiasi tersebut disampaikan Khofifah saat menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) dari Plh Walikota kepada Walikota Blitar terpilih dan Rapat Paripurna mendengarkan pidato Walikota Blitar masa jabatan 2021-2024, Rabu (3/3/2021) di Gedung DPRD Kota Blitar.
Khofifah menilai, progam yang diusung oleh Santoso-Tjutjuk sangat milenial. Hal itu dianggap bisa membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Tren ekonomi dunia saat ekonomi pada jangka pendek. Saya rasa di sini (Kota Blitar) juga sudah dimulai tapi mungkin perlu ditingkatkan kembali,” tutur Khofifah.
Disamping itu, Khofifah juga menganggap faktor geopolitik yang dimiliki Kota Blitar sangat luar biasa. Baginya, kehadiran makam proklamator diharapkan bisa menjadi kawah candradimuka untuk pemimpin-pemimpin di negeri ini, sehingga seluruh proses kepemimpinan itu tidak lagi bercerita tentang wawasan kebangsaan, dan tidak lagi cerita tentang nasionalisme.
“Jadi tidak ada lagi hal-hal yang membicarakan yang tidak seiring dengan NKRI, semua itu sudah inheren, yang hadir dari seluruh ruh negeri ini,” tambahnya.
Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan, Walikota Blitar, Santoso, menanggapi apresiasi yang diberikan Gubernur Jawa Timur. Ia mengungkapkan, progam Blitar Keren yang diusungnya mempunyai akronim dari keberagaman, religius, dan nasionalis.
“Progam itu dapat dijabarkan melalui rumusan-rumusan, yang bisa membawa Kota Blitar unggul, makmur, dan bermartabat, dengan diiringi religius dan nasionalis,” ungkap Santoso.
Mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar ini menambahkan, 100 hari kerja pertama yang akan dilaksanakannya berupa menjalankan kontrak politik yang disampaikan sewaktu berkampanye. Salah satunya kontrak politiknya adalah menganggarkan 50-100 juta bagi setiap RT di Kota Blitar per tahunnya.
“Oleh karena itu kita telah menyampaikan kepada seluruh opd bagaimana cara menerjemahkan dan menyusun regulasi. Sesuai kontrak politik yang sudah kita lakukan,” jelasnya.
Sementara itu terkait RPJMD, ia mengatakan sedang dalam tahap dimatangkan. Nantinya bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam waktu dekat akan dilaksanakan uji publik RPJMD kepada seluruh masyarakat dan seluruh OPD.
“Yang jelas kedepannya, harus ada keselarasan sesuai visi dan misi yang telah kita rencanakan,” pungkasnya. (mt/adv/gopos)
