GOPOS.ID, MARISA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Nasir Giasi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato memberi tindakan tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak mau divaksin.
Legislator Partai Golkar itu menegaskan, ASN jangan hanya membuat peraturan saja, tetapi harus melakukan serta menjadi pelopor edukasi vaksinasi bagi masyarakat
“Jangan dulu bicara peraturan daerah. Kita lihat bagaimana tegasnya pemerintah terkait pentingnya vaksinasi, sehingga ini adalah bentuk perhatian kita semua dan tidak main-main,” urai Nasir di sela pelaksanaan vaksinasi di kantor DPD II Golkar Pohuwato.
Nasir mendukung agar seluruh masyarakat mau melakukan vaksinasi. Sebab kata Nasir, sia-sia jika ribuan warga Pohuwato melakukan vaksinasi, bila ada satu orang yang memenuhi vaksinasi tapi menolak divaksin.
“Bahkan saya mencanangkan ke pak bupati, di sela diskusi saya dengan beliau khususnya di kalangan ASN dulu, karena mereka yang akan menjadi tolak ukur dari masyarakat,”ungkap Nasir
Nasir Giasi mengungkapkan, dirinya bahkan meminta bupati setempat, untuk mengeluarkan kebijakan sanksi terhadap ASN yang tidak mau divaksin Covid-19.
“Kalo ASN-nya guru-gurunya, yang tidak ada penyakit bawaan kemudian tidak mau divaksin, maka kita sanksi. Kan ada TKD, mungkin di tahan dulu TKD nya setenga dan lain sebagainya, Karena apa. ASN, para guru, kepala desa, ini aparat, bagaimana aparat memberikan contoh dulu kepada masyarakat untuk mau divaksin. Kita menghimbau masyarakat kemudian kita yang tidak mau,” tutur Nasir Giasi.(Mahmud/gopos)
