GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) didorong untuk memiliki kantor sendiri di Provinsi Gorontalo agar bisa memberikan layanan kepegawaian secara cepat dan mudah.
Hal itu dikatakan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menghadiri penandatanganan MoU dengan BKN terkait pinjam pakai gedung UPT BKN bertempat di Aula Rujab Gubernur, Selasa (2/3/2021).
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Sekretaris Daerah Darda Daraba dan Sekretaris Utama (Sestama) BKN RI Imas Sukmariah. Turut menyaksikan Gubernur Rusli dan Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana.
“Tadi saya sampaikan ke Pak Sekda, kenapa kita perpanjang pinjam meminjamnya? Kenapa tidak kita serahkan saja untuk kita hibahkan. Sekarang katanya sudah mau bangun sendiri, kalau itu masih lama kita hibahkan saja kantor yang sekarang di Kabupaten Gorontalo,” ujar Rusli menawarkan.
Dijelaskan Rusli, banyak keuntungan jika BKN membangun kantor UPT di daerah. Salah satunya untuk memangkas jarak pengurusan masalah kepegawaian yang biasanya harus dilakukan di Manado, Sulawesi Utara.
“Supaya kita tidak mengurus lagi ke Sulawesi Utara. Memang masalah kepegawaian ini sangat ruwet terutama menyangkut pensiun, kenaikan pangkat dan lain-lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menjelaskan, tahun 2021 pihaknya berencana membangun kantor UPT BKN di Gorontalo.
Baca juga: Tahun Depan, Program Pemprov Gorontalo Fokus ke Capaian Target RPMD 2017-2022
Lokasinya memanfaatkan tanah hibah Pemprov Gorontalo kompleks perkantoran di jalan by pass, Kelurahan Tamalate, Kota Gorontalo. Tepatnya di depan Kantor BPBD Pemprov Gorontalo.
“Sebelumnya dari hari kami yang paling dalam ingin mengucapkan terima kasih ke Pak Gubernur yang sudah memperpanjang pinjam pakai gedung UPT BKN. Sebenarnya tahun lalu kami sudah ingin membangun kantor sendiri. Tapi karena pandemi covid-19 banyak anggaran yang harus direalokasi. Mudah mudahan tahun ini bisa terwujud,” kata Bima.
Lebih lanjut kata Bima, pembangunan UPT BKN di daerah lebih banyak memanfaatkan lahan hibah milik pemerintah setempat. Ia menyebut ada 20 kantor UPT BKN di seluruh Indonesia. Separuhya merupakan lahan hibah dan ada juga lahan dan gedung hibah tinggal direnovasi sesuai kebutuhan.
“Jadi ada tiga fungsi untuk pelayanan UPT BKN itu. Selain Computer Assisted Test (CAT), juga untuk assesment dan pelayanan kepegawaian. Jadi tidak perlu ke Manado Bima,” bebernya.
Selain penandatangan MoU pinjam pakai gedung, pertemuan tersebut digunakan untuk meluncurkan aplikasi Sistem Informasi ASN (SimASN). Dilaksanakan juga penyerahan SK kenaikan pangkat bagi 526 PNS Pemprov Gorontalo untuk periode April 2021. (rls/adm-01/gopos)
