GOPOS.ID, GORONTALO – Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan menjadi strategi yang dapat ditempuh pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo, dalam rangka menjaga ketahanan pangan untuk pengendalian inflasi dan stabilitas daya beli masyarakat. Terutama terhadap komoditi beras dan cabai sebagai penyumbang tertinggi inflasi di Gorontalo.
BUMD Pangan dapat berfungsi sebagai penyangga stok pangan untuk ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Fungsi tersebut dijalankan dengan membeli komoditas pangan dari petani saat panen, untuk menjadi cadangan pangan yang sewaktu-waktu di lepas ke masyarakat. Dengan begitu BUMD Pangan akan turut berkontribusi dalam membuat inflasi lebih terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Perlunya BUMD Pangan dalam rangka menjaga stabilitas ketersediaan pangan menjadi salah satu rekomendasi penelitian bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Gorontalo dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Provinsi Gorontalo yang bertajuk “Mekanisme Rantai Pasokan, Determinan Pembentukan Harga, dan Pembuatan Neraca Pangan Komoditas Beras dan Cabai Rawit di Provinsi Gorontalo”. Hasil penelitian tersebut dipaparkan pada forum diseminasi Gorontalo Economic Outlook, Selasa (7/11/2023), di Ballroom Lantai 4 KPwBI Provinsi Gorontalo.
“BUMD Pangan ini merupakan rekomendasi jangka menengah. Tupoksinya adalah masalah ketersediaan, stabilisasi harga, dan ekspor komoditas,” ungkap Ketua ISEI Gorontalo, Hais Dama, saat mempresentasikan hasil penelitian.
Menurut Hais Dama, secara statistik komoditas beras dan cabai di Gorontalo mengalami surplus. Namun di tingkat pasar, harga beras cenderung naik. Demikian pula harga cabai senantiasa mengalami fluktuasi. Dari hasil riset menunjukkan adanya neraca perdagangan yang defisit untuk komoditas beras. Beras yang ada di pasaran Gorontalo mayoritas berasal dari Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Selatan (Sulsel).
“Beras lokal (produksi Gorontalo) itu banyak yang dikirim ke Sulawesi Utara (Sulut). Di samping kualitasnya bagus, faktor harga juga turut memengaruhi,” ungkap Hais Dama.
Situasi yang sama juga dialami komoditas cabai meski neraca perdagangan menunjukkan surplus. Produksi cabai yang dihasilkan petani lokal mayoritas dipasarkan di wilayah Gorontalo.
“Komoditas beras dan cabai Gorontalo banyak dipasarkan ke Sulut melalui jalur darat,” kata Hais Dama.
Demikian pula untuk rantai pasok yang turut menentukan harga. Untuk komoditas beras rantai pasoknya lebih panjang dibandingkan komoditas cabai. Dimulai dari petani ke penggilingan, lalu ke pengumpul dan pedagang. Panjangnya rantai pasok membuat petani padi sulit mengontrol harga.
“Petani cabai masih bisa mengontrol harga,” ujar Hais Dama.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, menyampaikan inflasi di Kota Gorontalo pada Oktober 2023 tercatat sebesar 1,00% (mtm). Lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,35% (mtm).
“Atas perkembangan tersebut, inflasi IHK Gorontalo tahunan pada periode Oktober 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 2,16% (yoy), berada di sekitar batas bawah ambang batas 3±1%. Inflasi tahunan Gorontalo tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Sulampua sebesar 2,93% (yoy) dan nasional sebesar 2,56% (yoy),” tutur Dian Nugraha saat memberikan keynote speech Gorontalo Economic Outlook.
Dian Nugraha merinci, berdasarkan kelompok pengeluaran, tekanan inflasi bulanan Kota Gorontalo terutama disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Terjadinya inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau disumbang oleh peningkatan harga komoditas cabai rawit, beras, rokok kretek filter, tomat, dan upah asisten rumah tangga.
“Peningkatan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau seiring dengan turunnya pasokan ditengah dampak perubahan iklim El Nino dan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT),” urai Dian Nugraha.
Sinergi Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah
Forum diseminasi Gorontalo Economic Outlook mengusung tema “Sinergi Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah Melalui Penguatan Kelembagaan dan Integrasi Neraca Pangan”. Kegiatan ini dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Budiyanto Sidiki, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, serta Forkopimda Provinsi Gorontalo.
Turut hadir pula Plt Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli, Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, Sekretaris Kota Gorontalo, Ismail Madjid, para pimpinan OPD provinsi dan kabupaten/kota, Pelaku Usaha, pimpinan media, akademisi serta dan Klaster Binaan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo.
Pj. Sekretaris Daerah Gorontalo, Budiyanto Sidiki, menyampaikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain mengembangkan sektor pertanian, pemerintah juga perlu membangun sektor alternatif lain seperti perikanan, kehutanan, dan perdagangan.
“Langkah ini penting mengingat sektor pertanian sangat rentan. Salah satunya perubahan iklim yang dapat menggangu tingkat produksi,” kata Budiyanto Sidiki.
Budiyanto mengapresiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo sebagai strategic adviser pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berperan secara nyata dan aktif dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Apresiasi juga diberikan kepada OPD Provinsi dan kabupaten/kota, Pimpinan Lembaga Vertikal, Organisasi, Akademisi dan Pelaku Usaha yang turut serta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, menjelaskan Gorontalo Economic Outlook menjadi ajang penataran gagasan pengendalian inflasi sebagai bagian dari langkah-langkah taktis TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Gorontalo dalam upaya meningkatan kapasitas SDM, merumuskan program unggulan, serta menjaga kestabilan inflasi khususnya pangan dalam kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif). Untuk itu ia mengajak pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dalam mengendalikan inflasi.(hasan/gopos)
