GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperluas kemudahan pelayanan publik. Mulai dari akses kesehatan hingga pengurusan dokumen kependudukan menjadi perhatian dalam program Bunga Desaku.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Jember, Gus Fawait, saat bertemu para ketua RT dan RW di Balai Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Senin (9/11/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dan pengurus lingkungan untuk membahas kebutuhan masyarakat sekaligus menyosialisasikan kebijakan terbaru.
Gus Fawait meminta RT dan RW aktif membantu pemerintah menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Mereka juga diharapkan menjadi saluran aspirasi warga.
Menurutnya, posisi RT dan RW sangat strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu perhatian utama pemerintah daerah adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan tanpa terbebani persoalan ekonomi.
“Pokoknya, warga Jember kalau sakit harus bisa berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tanpa terkendala biaya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berobat hanya karena tidak punya biaya,” tegas Gus Fawait.
Dia juga memastikan fasilitas pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan bagi ibu hamil sesuai ketentuan program.
“Termasuk ibu-ibu hamil, pemeriksaan dan persalinannya juga mendapatkan pelayanan gratis. Yang terpenting masyarakat sehat,” lanjutnya.
Selain kesehatan, pemerintah daerah juga mendorong pelayanan administrasi kependudukan semakin dekat dengan tempat tinggal masyarakat melalui inovasi PETA Cinta.
Program Pelayanan Tuntas Cetak KTP Elektronik di Kecamatan tersebut memungkinkan warga mengurus pencetakan KTP elektronik dan sejumlah dokumen kependudukan lainnya di kantor kecamatan.
Dengan sistem itu, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mendapatkan layanan pencetakan dokumen.
Pemkab Jember juga menyiapkan sekitar 89.000 keping blangko KTP elektronik untuk mengatasi persoalan antrean yang sebelumnya tercatat mencapai sekitar 62.000 warga.
Gus Fawait menegaskan seluruh pengurusan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya. Masyarakat yang menemukan pungutan atau mengalami kendala pelayanan bisa melapor melalui Wadul Gus’e.
Kemudahan lainnya diberikan melalui kerja sama dengan Pengadilan Negeri Jember. Persidangan untuk kebutuhan perubahan data kependudukan yang memerlukan penetapan pengadilan kini dapat dilaksanakan di kantor Dispendukcapil setiap dua minggu sekali, tepatnya Jumat.
Kebijakan tersebut diharapkan memangkas tahapan birokrasi sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali mendatangi berbagai instansi untuk menyelesaikan urusan dokumen kependudukan.(kur)
