GOPOS.ID, GORONTALO – Setelah menyatakan ketersinggungan terhadap sikap Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang marah saat rapat pemadanan data. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, menyampaikan permohonan maaf ke Mensos Tri Rismaharini, Ahad (3/10/2021). Rusli mengaku, permasalahan yang sempat terjadi akibat adanya miskomunikasi.
Menurut Rusli Habibie, ia telah menerima pesan pribadi melalui WhatsApp yang dikirimkan Mensos Risma. Selain itu pesan yang sama juga terima sang istri, Idah Syahidah.
“Sebagai gubernur saya juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kalimat atau sikap saya yang menyinggung Ibu Menteri,” ujar Rusli Habibie di kediaman pribadinya.
Rusli menegaskan, permasalahan yang ada sama sekali tak ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu ia meminta agar permasalahan tersebut tidak dikait-kaitkan dengan politik.
“Ini hanya masalah miskomunikasi. Jangan digiring apalagi dikaitkan dengan politik. Tidak ada sama sekali kaitannya dengan politik,” tegas Rusli Habibie yang juga menjabat Ketua DPD I Partai Golkar Gorontalo.
Lebih lanjut Rusli mengatakan, reaksi dirinya terhadap sikap Mensos Risma pada dasarnya merupakan sikap perhatian dan sayang kepada Mensos Risma. Sebab Rusli mengaku agak khawatir ketika Mensos Risma berhadapan dengan orang yang tingkat kecerdasannya kurang.
“Mudah-mudahan ini menjadi pertama dan terakhir di Gorontalo, jangan sampai nanti ibu melakukan hal itu kepada warga yang tingkat kecerdasannya kurang, maka ibu menteri yang balik diserang. Itu yang tidak di harapkan,” urainya.
Di tempat yang sama, Pendamping Penerima Keluarga Harapan (PKH), Fajar Napu, menyampaikan sikap serupa. Pria yang menjadi sasaran kemarahan Mensos Risma itu mengakui bila apa yang dilakukan mantan Wali Kota Surabaya tersebut adalah pembelajaran bagi dirinya.
“Tak mungkin saya tidak memaafkan, ini semata-mata hanya mis komunikasi saja, dan saya tidak keberatan karena saya anggap ini sebagai kritikan dari ibu Menteri,” ujarnya.
Fajar menjelaskan ihwal kejadian pada rapat pemadanan data di Restoran Angelato. Ia mengaku dalam rapat dibahas 26 penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa. Sebab para penerima PKH itu saldo di rekening nol atau belum masuk.
“Saya menyampaikan bila nama tersebut belum masuk dalam daftar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang menjadi domain Kementrian Sosial. Saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial),” urai Fajar.
Menurut Fajar, Mensos Risma saat itu langsung menanyakan kepada staf kementerian sosial. Disampaikan bilamana data para penerima bansos masih masuk dalam DTKS. Demikian pula pihak Bank yang bertugas mencairkan dana, menyampaikan sementara dalam proses transaksi.
“Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya. Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan,” lanjutnya.
Usai kejadian tersebut, Fajar mengaku sudah mengklarifikasi kepada ibu menteri. Ia menjelaskan jika daftar 26 nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh. Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.
“Ke depannnya saya akan berkomitmen dalam melaksanakan pekerjaan serta akan melakukan tugasnya dengan baik agar kesalahan yang sama tak terjadi lagi,” tandasnya. (Putra/gopos)
