GOPOS.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan bahwa Indonesia merupakan rumah besar untuk seluruh rakyat.
Sebagai penghuni dari rumah besar itu, tentunya rakyat Indonesia yang menjadi penghuninya memiliki hak yang sama dalam pengembangan pembangunan nasional, termasuk rakyat yang tinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sebab, jika pemerataan pembangunan tidak seimbang antara Indonesia kawasan barat, tengah dan timur. Maka akan mencederai rasa keadilan seperti yang diamanahkan Pancasila dan konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Kelompok DPD ini, saat hadir dalam acara Diskusi Panel Sekaligus Peluncuran dan Deklarasi Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2-KTI), di Auditorium Prof. Dr. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (21/10/2021).
Hadir dalam kegiatan yang juga digelar secara daring ini antara lain, Wakil Ketua MPR Arsul Sani (virtual), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (virtual), Rektor Unhas Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, Deputi Perencanaan Nurul Ichwan mewakili Menteri Investasi & BKPM, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Ir. Rachman Arief Dienaputra, M. Eng mewakili Menteri PUPR, Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur Vincentius Jemadu mewakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan para dosen, dekan, guru besar Unhas sebagai peserta.
Sebenarnya, lanjut Fadel Muhammad, pasca reformasi hingga saat ini, berbagai program telah diupayakan pemerintah. Agar pemerataan pembangunan merata dan memenuhi rasa keadilan dan itu patut diapresiasi. Seperti kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mengembangkan pembangunan daerah melalui sektor industri dan pariwisata.
“Tapi, karena wilayah Indonesia sangat luas terutama di kawasan timur, masih ada beberapa wilayah yang kurang tersentuh pembangunan. Kebijakan memang sudah ada, hanya perlu percepatan saja yang harus didorong dan didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat di semua kawasan timur Indonesia,” katanya.
“Alhamdulillah, sebagai Pimpinan MPR saat bertemu dengan Presiden RI, saya sampaikan hal itu dan beliau sangat mendukung percepatan pembangunan KTI. Kesempatan itu mesti segera ditindaklanjuti. Maka dari itulah, BP2-KTI dibentuk sebagai salah satu elemen bangsa, membantu upaya percepatan tersebut. Nanti, BP2KTI akan bekerjasama dengan akademisi perguruan tinggi seperti Unhas untuk melakukan studi dan kajian-kajian akademis, kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah, agar pembangunan KTI cepat terwujud,” terang Ketua Umum BP2-KTI ini.
Apalagi, lanjut Fadel Muhammad, lokasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur sangat dekat dengan daerah-daerah di Timur Indonesia.
“Wilayah KTI mesti mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mewujudkan rencana dari kami untuk membuat ‘Terusan Khatulistiwa’ yang akan menghubungkan pulau Sulawesi ke pulau Kalimantan. Jika ini terjadi, akan memudahkan mobilitas rakyat Timur Indonesia menuju ke Ibu Kota nantinya. Untuk itu saya mengajak semua elemen bangsa untuk sama-sama mendukung percepatan pembangunan KTI demi tercapainya kesejahteraan bersama,” tandasnya.
Di sesi akhir, Fadel Muhammad didampingi Rektor Unhas serta tamu kehormatan, berkesempatan meluncurkan secara resmi BP2-KTI dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi. (rls/adm-01/gopos)
