GOPOS.ID, BLITAR – Tunjangan profesi pendidik (TPP) yang semestinya dicairkan setiap triwulan sekali mengalami keterlambatan. Keterlambatan pemberian ini membuat anggota DPRD Kabupaten Blitar angkat bicara.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan, seusai rapat banggar evaluasi dari Gubernur, ia sempat menanyakan terkait keterlambatan pemberian TPP. Memang transfer dari pemerintah pusat mengalami keterlambatan.
“Kami hanya berupaya membantu mereka. Dewan menginginkan agar masalah seperti ini bisa segera terselesaikan. Dalam hal ini kami tidak ingin berpolemik,” katanya.
Panoto menginginkan, TPP harus bisa direalisasikan secepat mungkin agar bisa sesegera mungkin membantu hak-hak tenaga pendidik di Kabupaten Blitar.
“Saya harapkan situasi seperti ini bisa direalisasikan di bulan Januari, tidak perlu menunggu triwulan berikutnya. Jangan sampai nanti memunculkan isu-isu yang tidak bagus. Lagi ini berkaitan dengan hak bapak guru di ranah pendidikan,” harapnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusumo menjelaskan keadaan keterlambatan seperti ini juga dialami seluruh Indonesia, pasalnya keadaannya kekurangan dana. Pihaknya mengaku sudah melakukan pengajuan ke pemerintah pusat.
“Semua seluruh Indonesia mengalami keterlambatan karena kekurangan dana. Saya sudah mengajukan ke pusat untuk mengajukan dana. Dan nanti sifatnya carry over, dan ini biasa terjadi dimana-mana” ujarnya, pada Rabu (13/01/2021).
Dirinya yakin, Kabupaten Blitar akan menjadi prioritas utama untuk carry over. Sebab sudah mengajukan lebih awal dibandingkan daerah lain.
“Insyaallah bulan Maret nanti akan dicairkan. Keterlambatannya sendiri 1 bulan. Tinggal satu bulan kita kekurangan dana. Kebutuhannya 41 miliar, kemarin baru tersedia 37 miliar. Kami mengambil kebijakan akan diterimakan secara bersama,” tambahnya.
Lebih lanjut, terkait guru-guru pihaknya sudah menyosialisasikan. Dan mereka memaklumi. Sebab semua se-indonesia fokus untuk COVID-19. Semua dana itu di refocusing. (mt/gopos)
