GOPOS.ID, GORONTALO – Pada agenda sosialisasi dan pencanangan kampung anti politik uang, Koordinator Desk Pilkada Funco Tanipu memaparkan visi besar Desk Pilkada Nahdaltul Ulama (NU) kepada warga Bulotalangi dan peserta sosialisasi lainnya.
Sebagai lembaga ad hock yang dibentuk PWNU Gorontalo, Desk Pilkada NU bertujuan mereview, mengkaji dan meneliti, termasuk membangun partisipasi warga, Rabu (20/11/2024).
“Visi besar Desk Pilkada NU salah satunya ialah mengedukasi warga tentang pendidikan politik pada momentum Pilkada 2024. PWNU Gorontalo melalui Desk Pilkada, perlu melakukan kritik atas pelaksanaan Pilkada tahun ini,” kata Funco.
Secara kuantitatif, menurut akademisi sosialog UNG ini, partisipasi politik naik dari waktu ke waktu. Secara data, lanjut Funco, di masing-masing TPS misalnya dominan naik sebesar 80-90 persen partisipasi dalam konteks jumlah orang yang datang ke TPS. Namun sayang, kata dia, pihaknya tidak pernah benar-benar memiliki data secara detail terkait partsipasi ini.
“Artinya orang datang ke TPS motif dan tujuannya apa? Kita tidak tahu. Apakah sekadar menentukan pemimpin atau memang panggilan jiwa atau ada faktor-faktor yang lain. Temuan kami sementara, sebagian besar orang datang ke TPS karena dimobilisasi oleh uang,” paparnya.
Lebih lanjut Funco menyampaikan bahwa adanya problem substantif dan prosedural. Secara prosedural, semua pelaksanaan Pemilu atau Pemilukada berjalan dengan baik, akan tetapi secara substansi “keropos”, karena demokrasi bergerak secara signifikan karena faktor uang.
Dalam hal pemilihan Kepala Daerah berbeda dengan Pemilu, Kuota perempuan di Pilkada tidak diatur. Hal ini bisa terjadi karena secara sosiologis sebagian besar masyarakat masih memiliki dogma perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Dalam suatu daerah seharusnya Indeks Pemberdayaan Gender harusnya naik sementara Indeks Kesenjangan Gender harusnya turun, tetapi di enam Kabupaten/Kota di Gorontalo terjadi Indeks Pemberdayaan Gender Turun dan Indeks Kesenjangan Gender Naik di Tiga daereah di Gorontalo.
Funco Tanipu juga mengkritisi soal Pemilu dan Pemilukada tidak menyejahterakan.
“Partisipasi politik naik, secara prosedur berjalan dengan baik, akan tetapi kesejahteraan tidak linear yang seharusnya secara persilangan ketemu. Hal ini bisa terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena literasi rendah yang secara langsung berhubungan dengan aktifitas dan pertumbuhan ekonomi maka wajar angka kemiskinan Gorontalo secara persen masuk Sepuluh besar di Indonesia. Sehingga pelaksanaan demokrasi baik tetapi hasilnya belum bisa menyejahterakan, ini yang menjadi problem dan kritik kita bersama, oleh karena itu PWNU membentuk Desk Pilkada dalam rangka membangun partisipatif yang lebih kritis,” tegasnya.
Funco berharap, oganisasi mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya, melakukan kritik secara berkala, kritik tidak hanya berbasis isu akan tetapi juga harus berbasis data, terlibat di RPJMD sebagai pengontrol.
Agenda bertajuk ‘Sosialisasi Partisipatif dan Pencanangan Kampung Anti Politik Uang’ tersebut dihadiri langsung Staf Ahli Pemerintah Provinsi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Taufik Sidiki, Staf Ahli Bidang SDM Pemda Kabupaten Bone Bolango Krisyanto Ruchban, Camat Bulotalangi Marten Hunawa dan perangkat Desa Bulotalangi.(rls)
