GOPOS.ID – Demonstrasi mahasiswa untuk menolak ide perpanjangan jabatan Presiden mulai berlangsung di berbagai daerah. Mahasiswa menolak ide presiden 3 periode hingga kenaikan bahan pokok dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kebijakan pemerintah lainnya.
Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia berencana menyelenggarakan aksi pada Senin (11/4/2022) di Jakarta.
Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan sudah mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi ke Polda Metro Jaya, kemarin.
“Sudah, kalau untuk laporan. Kemarin hari Jumat sudah masuk surat pemberitahuan aksi dan itu sudah diterima dengan baik juga. Jadi Insya Allah ya aman,” kata Luthfi seperti dilansir dari suara.com, Sabtu (9/4/2022).
Dia mengklaim aksi nanti akan diikuti seribu mahasiswa dari berbagai kampus.
“Masa dari kampusnya itu tersebar ada dari daerah-daerah juga merapat ke pusat (Jakarta), dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dari Jateng, DIY juga ada, banyak,” kata Luthfi.
Tuntutannya, mereka akan menolak gagasan penundaan pemilihan umum, mengkritik kenaikan harga barang-barang pokok, dan sejumlah kebijakan pemerintahan.
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini mempersilakan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dalam menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai masa jabatan Presiden Joko Widodo.
“Kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes (protokol kesehatan) dan ketertiban. Mau aksi sebesar apa pun, ya silakan saja; tidak mungkin dilarang-dilarang. Ini negara demokrasi,” kata Faldo di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Perusahaan Harus Bayar THR Karyawan Secara Kontan
Aliansi Mahasiswa Indonesia, Jumat (1/4), aksi menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Kelompok mahasiswa tersebut bahkan mengancam akan mengadakan demonstrasi lebih besar jika terjadi penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
AMI memberikan tenggat waktu maksimal dua hari setelah aksi tersebut, agar Presiden Jokowi menyampaikan sikap resmi terkait penolakan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024 dan perpanjangan masa jabatan.
“Ini isu sudah berkali-kali dijawab. Presiden pun sudah tanggapi, tunduk pada konstitusi, setia pada sumpah jabatan. Jadi, isunya tidak perlu dikembang-kembangin, negara ini sudah ada sistemnya,” kata Faldo.
Dia juga meminta agar mahasiswa tidak selalu menuntut langsung kepada Jokowi.
“Saya harap tidak harus dikit-dikit perintah Presiden, maunya Presiden. Kita punya sistem. Ini kan asalnya aspirasi dari parpol dan kelompok masyarakat, ya silakan berpendapat,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah kini masih fokus untuk penanganan pandemi COVID-19, arus mudik Idul Fitri 1443 Hijriah, dan kenaikan harga komoditas.
“Di luar itu, kembang-kembang api saja buat kami,” katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi pada telah mengatakan semua pihak harus menaati konstitusi UUD 1945, khususnya terkait masa jabatan presiden.
“Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu, kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” kata Presiden Jokowi di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3).
Wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat, seperti di acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Selasa (29/3).
Dalam Silatnas Apdesi yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo tersebut, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya menyampaikan usai Lebaran pihaknya akan melakukan deklarasi dukungan kepada Jokowi agar menjabat sebagai presiden selama tiga periode. (muhajir/suara/gopos)
