GOPOS.ID, GORONTALO – Jumlah dana desa yang telah digulirkan Pemerintah di Provinsi Gorontalo cukup besar. Dalam rentang empat tahun sejak 2015. Alokasi desa desa yang sudah diterima Provinsi Gorontalo mencapai Rp1,6 triliun.
Khusus 2019 ini, alokasi dana desa di Provinsi Gorontalo sebesar Rp636 miliar. Alokasi tersebut diperuntukkan 596 desa se-Provinsi Gorontalo.
Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengemukakan, besarnya alokasi dana desa di Provinsi Gorontalo patut disyukuri. Apalagi setiap tahun alokasi dana desa yang digulirkan ke Provinsi Gorontalo bertambah naik.
”Menurut saya, program ini harus dilanjutkan dan diteruskan. Kalau kita tidak lanjutkan, maka sia-sialah program yang digelontorkan oleh pemerintah pusat khususnya pak (Presiden) Jokowi,” tegas Rusli Habibie.
Baca juga: Julang Sulawesi Jadi Brand Pariwisata Gorontalo
Penegasan itu disampaikan Rusli Habibie pada penandatangan Kontrak Individual antara Satuan Kerja (Satker) P3MD dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa di Grand Sumber Ria, Kota Gorontalo, Sabtu (23/2/2019).
Menurut Rusli Habibie, pemanfaatan dana desa sangat membutuhkan peran dan pengawalan petugas pendamping. Tujuannya agar pemanfaatan dana desa tepat sasaran. Sejalan hal itu, Rusli Habibie menekankan agar para pendamping bekerja secara profesional. Demikian pula aparatur desa diminta mengarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
“Salah satunya dengan membangun rumah layak huni (mahyani) bagi warga kurang mampu,” terang Rusli Habibie.
Mantan Bupati Gorontalo Utara itu menjelaskan, saat ini kebutuhan mahyani di Provinsi Gorontalo mencapai 58 ribu unit. Sementara pemenuhan yang bisa dilakukan Pemprov Gorontalo sebanyak 1.000 unit per tahun.
“Kalau setiap desa ada 10 mahyani dikalikan jumlah desa, maka selama 10 tahun persoalan mahyani kita sudah tuntas,” urai Rusli Habibie.
Lebih lanjut Rusli Habibie mengimbau, para pendamping desa bekerja profesional dan penuh dedikasi. Pendamping desa diharapkan bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dengan baik serta melibatkan semua masyarakat.(adm-02)
