GOPOS.ID, GORONTALO – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Gorontalo terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna menjaga stabilitas harga saat Ramadan dan Idulfitri 2026. Langkah terpadu ini menjadi bagian dari komitmen menjaga inflasi tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan musiman.
Sebagai penguatan koordinasi, KPw BI Gorontalo telah memfasilitasi High Level Meeting (HLM) TPID pada 4 Februari 2026 yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Provinsi Gorontalo. Forum tersebut menjadi pijakan konsolidasi kebijakan dan penyelarasan strategi pengendalian inflasi daerah menghadapi periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana, menegaskan pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K yang terintegrasi, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Keterjangkauan Harga (K1) dilakukan melalui optimalisasi pemantauan harga dan pasokan pangan strategis dengan memanfaatkan early warning system seperti Indeks Perkembangan Harga Badan Pusat Statistik (IPH BPS) dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) BI. BI bersama TPID juga melakukan pemantauan lapangan terpadu serta intervensi pasar yang terkoordinasi melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).
“Hingga saat ini sudah dilakukan tiga kali GPM, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ke depan pelaksanaannya akan semakin intensif untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Bambang.
Ketersediaan Pasokan (K2) diperkuat dengan mendorong sumber pasokan lokal komoditas strategis serta optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Sejumlah kerja sama telah berjalan, di antaranya pasokan bawang merah dari Kabupaten Enrekang dan tomat dari Kabupaten Minahasa Selatan.
“Ke depan juga akan dilakukan penguatan KAD antara Kabupaten Bone Bolango dengan Tomohon untuk komoditas tomat,” kata Bambang.
Sementara itu, Kelancaran Distribusi (K3) ditempuh melalui subsidi ongkos angkut dalam pelaksanaan GPM dan pasar murah terkoordinasi, memastikan intervensi tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat komoditas. Otoritas terkait juga memastikan ketersediaan BBM dan LPG, armada angkut, pengawasan distribusi lintas wilayah, serta mitigasi risiko gangguan cuaca.
Adapun Komunikasi Efektif (K4) difokuskan pada kampanye belanja bijak sesuai kebutuhan serta perluasan informasi publik mengenai kegiatan GPM dan inspeksi pasar. Strategi komunikasi ini diharapkan memberi dampak psikologis positif bagi pasar sehingga pedagang terdorong menjaga kewajaran harga.
Bank Indonesia juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak berlebihan. BI mendorong pemanfaatan produk olahan UMKM sebagai alternatif diversifikasi konsumsi, serta penggunaan transaksi nontunai agar belanja lebih efisien dan aman, sekaligus mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan uang tunai.(hasan/gopos)
