GOPOS.ID, MARISA – Besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato pada 2023 diproyeksikan menurun dibanding APBD 2022. Dari sebesar Rp974,315 miliar pada 2022 menjadi sebesar Rp907,966 miliar atau menurun sekitar Rp66 miliar.
Proyeksi penurunan ABPD Pohuwato pada 2023 disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Suharsi Igirisa, saat memberikan sambutan rapat paripurna penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2022.
“Mengalami penurunan sekitar 7 persen,” ujar Suharsi, di Aula Gedung Panua Kantor Bupati Pohuwato, Jum’at (14/10/2022)
Suharsi mengatakan, menurunnya kemampuan keuangan daerah tahun 2023, tentu menjadi tantangan bersama. Di sisi lain, aspirasi pembangunan dari masyarakat yang semakin tinggi, baik melalui Musrenbang dan reses DPRD.
“Pilihan yang pahit dan berat harus dijalani adalah pending berbagai aspirasi untuk sementara waktu, hingga kondisi keuangan normal lagi. Sambil pemerintah daerah bersama lembaga DPRD terus berupaya, untuk selalu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” ungkap Suharsi
Suharsi menjelaskan, nantinya kesepakatan KUA dan PPAS tahun 2023, untuk melaksanakan 128 program prioritas, yang diuraikan dalam 264 kegiatan, dan 762 sub kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
“Dokumen KUA dan PPAS tahun 2023 disepakati ini, kami jadikan pedoman dalam menyusun ranperda APBD tahun anggaran 2023, yang akan kami sampaikan kepada lembaga DPRD dalam waktu dekat,” jelas Suharsi
Suharsi berharap, semua pembangunan stakeholders, termasuk seluruh masayarakat dapat memahami dan menerima kondisi saat ini.
“Kami berharap dan mohon dukungan agar investasi swasta yang tengah berjalan saat ini kita dukung dengan baik, dengan harapan seluruh hal-hal yang terkait dengan kepentingan masyarakat, dapat diselesaikan dengan baik, demikian pula dengan kepentingan daerah,” tutup Suharsi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pohuwato, Nasir Giasi, mengatakan mengatakan paripurna yang dilaksanakan tersebut, sebagai pedoman penyusunan tata tertib DPRD dalam menentukan fungsi anggaran, yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan.
“Kami banggar beranggapan kalaupun ada infrastruktur, maka kita lebih fokus pada infrastruktur penanganan banjir, yang sering terjadi di Ibu Kota, serta di beberapa kecamatan sering terkena itu,” tutup Nasir.(Yusuf/gopos)
