Anggaran Pilkada Bone Bolango Rp32,8 Miliar - gopos.id
Gorontalo Politik

Anggaran Pilkada Bone Bolango Rp32,8 Miliar

GOPOS.ID, GORONTALO – Hajatan demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menyedot anggaran Rp32,8 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan membiayai pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada.

Anggaran pilkada Rp32,8 miliar itu dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango. Terdiri untuk KPU senilai Rp22,05 miliar. Kemudian Bawaslu senilai Rp10,8 miliar.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango akan menyediakan anggaran Pilkada senilai Rp32,8 miliar dalam dua tahap. Tahap pertama melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Tahap kedua yaitu melalui APBD 2020.

Anggaran yang dialokasikan melalui perubahan APBD senilai Rp800 juta. Rinciannya, Rp550 juta untuk KPU, dan Rp250 juta untuk Bawaslu.

Sementara itu, Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, telah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada serentak 2020 Bone Bolango, Ahad (6/10/2019) di objek wisata Lombongo. Penandatangan NPHD dilakukan bersama Ketua KPU Bone Bolango, Adnan Berahim, dan Ketua Bawaslu Bone Bolango, Moh. Fahri Kaluku.

Turut hadir Wakil Bupati Bone Bolango, Kilat Wartabone, Dandim 1304 Gorontalo, Letkol Inf Allan Surya Lesmana, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Jaharudin J Umar, dan Anggota KPU Provinsi Gorontalo Sophian Rahmola.

Pada kesempatan itu, Hamim Pou menegaskan penyediaan anggaran oleh Pemda merupakan kewajiban konstitusi.

“Tidak ada niat apapun untuk menunda-nunda dan menghambat atau mengatakan tidak ada biaya untuk penyelenggaraan Pilkada,” kata Hamim.

Baca juga:  Nota Hibah Diteken, Dana Pilkada Kab. Gorontalo Cair Hari Ini

Ia pun berkeyakinan dengan disepakati dan ditandatanganinya NPHD, Pilkada Bone Bolango tahun 2020 akan berjalan aman, damai, dan lancar.

“Kita akan bersinergi sama-sama. Pemerintah daerah juga akan membantu mensosialisasikan seluruh tahapan-tahapan Pilkada ini. Memang pelaksana utamanya adalah KPU, tapi intinya pemerintah daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Pilkada ini,” tutur Hamim.

Ketua KPU Bone Bolango, Adnan Berahim, menjelaskan NPHD merupakan langkah awal bagi KPU dalam melaksanakan tahapan Pilkada 2020.

“Penadatanganan anggaran Pilkada ini menandakan bahwa satu tahapan telah dilewati. Setelah itu kita akan melakukan tahapan selanjutnya,” kata Adnan.

Terpisah, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharudin Umar berharap, semua pihak bisa bersama menyongsong pelaksanaan Pilkada 2020. Oleh karena itu butuh dukungan semua pihak agar penyelenggaraan Pilkada sesuai harapan, lancar dan tertib.

”Daerah Gorontalo dikenal sebagai daerah paling aman tentu predikat itu harus dipertahankan,” katanya.(hms/adm-02/gopos)

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

two × four =