GOPOS.ID, KWANDANG – Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Utara (Gorut) menahan AA (38) mantan Kepala Desa (Kades) di salah satu desa di Kabupaten Gorontalo Utara. AA ditahan setelah tersandung kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019-2020.
Kapolres Gorontalo Utara, AKBP Juprisan Pratama Ramadhan Nasution, mengungkapkan bahwa penahanan terhadap mantan kades tersebut dilakukan memenuhi syarat setelah hasil penyidikan oleh pihak penyidik selama ini.
“Penahanan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum,” kata Kapolres, Selasa (11/10/2022).
Di tempat terpisah Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara, Iptu I Made Budiantara Putra menjelaskan dalam kasus tersebut pihaknya telah mengamankan barang bukti temuan berupa 20 dokumen untuk tahun 2019 dan 15 dokumen untuk tahun 2020.
“Untuk saksi sendiri yang sudah kami periksa sebanyak 15 orang dan 3 orang ahli. Saat ini juga sudah dalam penetapan tersangka dan dilakukan penahanan. Berkas perkara sudah di tahap 1 dan penyidik masih melengkapi berkas perkaranya, sesuai petunjuk dari pihak Jaksa Penuntun Umum (JPU), Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara,” ujar I Made Budiantara.
Sementara itu Kanit II Tindak Pidana Korupsi, Polres Gorontalo Utara, Aipda Anes Isima, S.H menuturkan berdasarkan hasil audit penghitungan atas kerugian keuangan negara tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019-2020.
Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp383,039 juta dan telah dilakukan penyetoran ke kas desa sebesar Rp43 juta, berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana desa tahun anggaran 2019-2020, oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
“Jadi di 2019 hasil temuan yakni, kekurangan volume pekerjaan rehab tambatan perahu, kekurangan volume pekerjaan jalan tani, pembangunan sarana air minum, pengadaan sistem informasi desa (SID), pajak belum disetor dan dipungut dan terakhir kekurangan volume pembangunan rumah sehat 3 unit,” kata jelas Anes.
“Di tahun 2020 temuannya adalah pembangunan balai pelatihan/kegiatan belanja masyarakat, belanja fiktif atas pengadaan alat kesehatan, kekurangan volume pembangunan rumah sehat 7 unit, pajak yang belum dipungut dan di setor ke kas negara dan BLT yang belum disalurkan sebanyak 3 orang,” tambahnya.
Dalam kasus dugaan korupsi ini, lanjut Anes, terduga AA dikenakan pasal yang dijerat kepada tersangka pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia, nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2021, tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat 1 KHUP.
“Penjelasan dari pasal 2 ayat 1, dipidana paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta. Sementara pasal 3, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar,” imbuhnya.(Isno/gopos)
