GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (Deprov) Gorontalo menilai pembangunan Command Center sangat penting untuk menunjang kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Gorontalo. Sejalan hal itu, Komisi I Deprov Gorontalo melakukan studi komparasi guna mempelajari langkah-langkah strategis pembangunan command center.
Studi komparasi dilakukan ke Dinas Infokom Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/10/2022). Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi studi komparasi karena terbilang cukup maju dalam layanan pemerintahan secara digital. Yakni Jabar Digital Service (JDS).
Dalam studi komparasi, Komisi I Deprov Gorontalo mempelajari pembangunan command center Provinsi Jawa Barat. Mulai dari aspek dukungan anggaran, peralatan, sumber daya manusia (SDM), hingga dukungan para pengambil kebijakan atau political will.
“Pembangunan command center membutuhkan sinergi semua stakeholder. Konsep pentahelix harus diwujudkan untuk memfungsikan secara maksimal. Akademisi, media, pengusaha dan pemerintah daerah harus bersinergi sebagaimana yang sudah berjalan di Jawa Barat,” kata Ketua Komisi I Deprov Gorontao, AW. Talib.
AW Talib mengemukakan, salah satu hal menarik dari kehadiran Command Center ini adalah memudahkan kepala daerah dalam memantu kinerja setiap OPD. Penilaian kinerja benar-benar berjalan objektif karena berbasis data.
“Fasilitas ini akan membantu mewujudkan reformasi birokrasi yaitu terwujudnya pemerintah yang akuntable dan professional,” ungkap mantan Sekretaris Daerah Kota Gorontalo itu.
Lebih lanjut AW Talib mengatakan, pembangunan command center Pemprov Gorontalo akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Gorontalo.
“Di Jabar tahun ini Dinas Infokom mendapat alokasi anggaran mencapai Rp230 miliar. Kita tidak bisa mengikutinya. Tapi setidaknya kita punya semangat dan dilakukan secara bertahap. Yang paling penting ada political will dari eksekutif dan legislatif,” tutur politisi PPP itu.(hasan/gopos)
