GOPOS.ID, GORONTALO – Bupati Gorontalo, Prof. Dr. Nelson Pomalingo, menyampaikan keprihatinan dan penyesalan terhadap upaya untuk melengserkan jabatan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Keprihatinan itu disampaikan Nelson Pomalingo dalam kegiatan Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat yang membahas buku berjudul Building A Legacy karya Fadel Muhammad, Selasa (27/9/2022) di lantai 4 Gedung Rektorat Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Menurut Nelson Pomalingo, DPD merupakan lembaga perwakilan atau representasi daerah. Dengan kedudukan tersebut maka semestinya yang duduk di DPD adalah orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan daerah, serta memiliki prestasi dan legacy di daerah.
“Oleh karena itu saya sebagai bupati mewakili pemerintah daerah menyesalkan bila Fadel Muhammad dipersoalkan kedudukannya sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD. Sebab beliau (Fadel Muhammad) memiliki legacy, prestasi dan pengalaman tentang daerah,” kata Nelson Pomalingo.
Nelson menegaskan, sikapnya yang menyesalkan upaya melengserkan Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dari unsur DPD bukan hanya faktor hubungan emosional sebagai orang Gorontalo. Akan tetapi didasari oleh prestasi dan legacy yang dimiliki Fadel Muhammad terhadap daerah.
Sebelumnya Fadel Muhammad menuturkan, upaya pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD dilandasi keinginan Ketua DPD, La Nyalla, untuk menjadi calon Presiden RI. Keinginan itu coba ditempuh La Nyalla dengan memanfaatkan kedudukan DPD yang kemudian ditentang oleh Fadel Muhammad.
“Silakan bila ingin jadi calon presiden. Tetapi saya tidak setuju bila keinginan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lembaga DPD,” kata Fadel di depan peserta kegiatan Bicara Buku Bersama Wakil Rakyat.
Sikap Fadel Muhammad itu membuat La Nyalla mengambil langkah inkonstitusional untuk mencopot dirinya dari jabatan Wakil Ketua MPR RI unsur DPD. Yakni membuat rapat dan memutuskan untuk menggantikan Wakil Ketua MPR dari Fadel Muhammad ke Tamsil Lingrung. Dalam perkembangan selanjutnya sebagian pimpinan dan anggota DPD menarik diri terhadap sikap tersebut.(hasan/gopos)
