GOPOS.ID, BLITAR – Wali Kota Blitar, Santoso menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi, tentang Raperda Pertanggungjawaban Anggaran 2021, dan Raperda Pengarusutamaan Gender pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (6/6/2022).
Dalam kesempatan itu, Santoso menyampaikan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Fraksi DPRD Kota Blitar, yakni terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurutnya, SiLPA pada tahun anggaran 2021 jumlahnya sangat besar yaitu Rp 239 Miliar. Penyebabnya, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang penyerapannya belum maksimal.
“Pada tahun 2022, akan dialokasikan pada PAK dengan semaksimal mungkin,” kata mantan Wakil Wali Kota Blitar itu.
Santoso menyebut, dalam rangka persiapan menuju Pemilu 2024, Pemkot Blitar juga akan melakukan penyisihan sebagian anggaran. Gunanya untuk meringankan beban anggaran pada 2024 nanti.
“Kita ketahui tahun 2024 ada tiga momentum besar yang akan menyerap anggaran APBD yang cukup besar yaitu Pileg, Pilkada dan Pilpres,” ungkap Santoso.
Sedangkan terkait pandangan umum fraksi yang lain, yakni lambatnya pekerjaan fisik, dirinya menjelaskan ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi hal tersebut. Misalnya beberapa OPD melakukan penyerapannya pada triwulan ketiga dan keempat.
“Penyebabnya rekanan-rekanan tersebut tidak mau, dan cenderung mengerjakan pada triwilan ketiga dan keempat,” jelasnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar itu, akan memaksimalkan kinerja Tim Percepatan Penyerapan Anggaran Kota Blitar. Gunanya, mereka bisa melakukan dorongan dalam penyerapan anggaran.
Sementara itu, terkait Raperda Pangarusutamaan Gender, Santoso mengungkapkan, Pemkot Blitar berhasil membuktikan dengan sebuab prestasi untuk ketigakalinya. Dengan memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).
“Pemkot Blitar sudah mempersiapkan Perda untuk Pangarusutamaan Gender, karena perda tersebut digunakan sebagai bukti dan serta sebagai payung hukum,” pungkasnya. (mt/adv/gopos)
