GOPOS.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel menegaskan penanganan terkait masalah klasik tentang pupuk subsidi harus ditinjau secara total dari hulu hingga ke hilir. Untuk tercapainya tujuan peningkatan produksi pertanian serta pendistribusian pupuk subsidi secara merata.
Menurutnya, hingga sampai saat ini berbagai upaya dan skema telah dilakukan pemerintah pusat namun masih saja ditemukan berbagai persoalan masalah pupuk subsidi di berbagai daerah di Indonesia.
Demikian ditekankan Rachmat Gobel, usai memimpin rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung. Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto dan Ketua Komisi XI Dito Ganinduto dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
“Penanganan subsidi pupuk harus dilihat serta ditinjau dari hulu hingga ke hilir. Persoalannya dimana? Persoalan pupuk subsidi ini harus dilihat sampai ke tingkat desa yakni dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi,” ucap Rachmat seperti dilansir suara.com -partner media gopos.id-.
Baca selengkapnya: DPR Tegaskan Penanganan Pupuk Subsidi harus Ditinjau Total
“Ini yang harus dilihat secara total. Penyaluran pendistribusian pupuk subsidi ini kan ada di masing-masing sistem baik tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga tingkat provinsi. Hal tersebut harus dikaji lebih mendalam. Karena itu persoalan pupuk subsidi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Menteri Pertanian,” sambung pria berdarah Gorontalo itu.
Dikatakan Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut bahwa diperlukan kolaborasi antara Kementerian Pertanian dengan jajaran kementerian lainnya. Seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.
Jadi, penyelesaian masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidi saja. Melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian wajib dilakukan secara total untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Mengingat, persoalan industri pupuk berada di bawah Kementerian BUMN. Tidak hanya itu, sementara persoalan fiskal keuangan dan pupuk subsidi berada dibawah Menteri Keuangan. Selain itu, persoalan pupuk juga berkaitan dengan Kementerian ESDM karena terkait suplai gas dan sebagainya. Jadi, menyelesaikan masalah pupuk subsidi ini bukan hanya penanganan pupuk subsidinya saja, melainkan, penyelesaian permasalahan pertanian secara total. Itu yang harus kita pikirkan ke arah sana untuk mewujudkan ketahanan pangan,” tandas Gobel. (suara/andi/gopos)
