GOPOS.ID, POHUWATO – Sengketa Pilkada Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 resmi berlanjut ke Mahkamah Konsitusi (MK). Berdasarkan pemantauan di halaman resmi MK, terdapat gugatan sengketa hasil Pilkada Pohuwato serentak 2020 yang diajukan oleh kubu paslon nomor urut 3 Iwan S. Adam, SH dan Zunaidi Z. Hasan.
Laporan tersebut diajukan ke MK pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor APP : 28/PAN-MK/AP3/12/2020. Berdasarkan dokumen gugatan yang muncul di halaman resmi MK, pasangan Iwan Adam–Zunaidi Hasan memohon agar MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Kaupetan Pohuwato Nomor: 390/PL.02.6-Kpt/7504/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil Pilkada.
Dalam gugatannya, Paslon yang meraih suara terbanyak kedua ini menguraikan bahwa adanya selisih perolehan suara antara pemohon dengan paslon peraih suara terbanyak pertama yaitu pasangan Saipul Mbuinga-Suharsi Igrisa (SMS) disebabkan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pasangan SMS di beberapa tempat secara terstruktur, sistematis dan masif.
Kecurangan secara sistematis seperti politisasi birokrasi dan politik uang. Olehnya, pasangan ini meminta agar MK bisa membatalkan keputusan KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil Pilkada. Kemudian menyatakan perolehan suara pasangan SMS sebanyak 37.190 suara adalah tidak sah.
KPU Pohuwato sendiri mempersilahkan pihak yang keberatan dengan hasil pleno KPU dengan melayangkan gugatan ke MK.
“Ada ruang untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pasti, kita sebagai lembaga yang diberikan peran dan tanggung jawab, tentunya kita siap. Artinya kerja-kerja kita tentunya harus kita wujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban, semisal ada gugatan ya kita tunjukan, kita jawab seluruh gugatan yang berkenaan dengan kerja-kerja kita sebagai penyelenggara,” jelas Ketua KPU Pohuwato, Rinto W Ali usai rapat pleno, Selasa (15/12/2020). (rls/muhajir/gopos)
