PSBB di Gorontalo Diperpanjang Mulai Senin, 18 Mei 2020

GOPOS.ID, GORONTALO – Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Gorontalo akan diperpanjang mulai esok, Senin (18/5/2020). Langkah itu diambil setelah seluruh bupati/wali kota se-Gorontalo menyatakan setuju PSBB di Gorontalo diperpanjang.

Persetujuan para bupati/wali kota itu disampaikan melalui video conference bersama Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, Ahad (17/5/2020).

“PSBB ini harus dilanjutkan, pengetatan perlu dilakukan, serta protokol kesehatan mutlak diterapkan,” ujar Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo.

Hal senada disampaikan, Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Ia menyatakan pemberlakuan PSBB  harus dilanjutkan dalam upaya memutus mata rantai penularan corona.

“Kalau PSBB ini dihentikan, kita akan kembali lagi ke nol,” katanya.

Menindaklanjuti persetujuan para bupati/wali kota, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, menekankan segera mempercepat penyusunan Pergub PSBB tahap kedua. Langkah tersebut dilakukan melibatkan seluruh pihak terkait.

“Saya minta pak Sekda, malam ini Pergub PSBB tahap kedua selesai. Jam berapapun akan saya tanda tangani agar besok (Senin, 18/5/2020), tidak ada kekosongan,” tegas Rusli.

Baca juga: 1 Pasien Positif Corona di Gorontalo Meninggal, 4 Positif Baru

Kelonggaran PSBB

Sejalan dengan persetujuan dilanjutkan, para Bupati/Wali Kota Gorontalo juga ikut menyampaikan sejumlah kelonggaran dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua. Di antaranya menyangkut waktu beraktivitas, pelaksanaan pasar mingguan dan penyelenggaraan salat Idulfitri.

“Saya menyarankan pelonggaran untuk waktu beraktivitas dari pukul 06.00 hingga 19.00 WITA,” saran Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo.

Sementara itu Wali Kota Gorontalo Marten Taha, menekankan, penyeragaman penyelenggaraan salat Idulfitri, serta pengetatan protokol kesehatan di kawasan pusat perbelanjaan.

“Salat Idulfitri harus diseragamkan, kalau salat Idulfitri berjemaah, semua di Provinsi Gorontalo harus salat berjemaah. Kalau tidak, seluruh daerah juga tidak menggelar Idulfitri berjemaah. Tetapi kita menunggu petunjuk Kementerian Agama, karena agama ini merupakan salah satu urusan yang bukan kewenangannya daerah,” papar Marten.

Sementara itu Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou yang mengharapkan relaksasi untuk pasar mingguan. Keduanya berharap para pedagang lokal diberikan kesempatan untuk berjualan pada pekan terakhir Ramadan.

Baca juga: Pulang dari Bangladesh, 7 Jemaah Tablig asal Gorontalo Langsung Dikarantina

Terkait sejumlah kelonggaran yang diusulkan oleh para bupati dan wali kota, Rektor Universitas Negeri Gorontalo Eduart Wolok mengingatkan agar pemerintah harus berhati-hati.

Eduart menuturkan, situasi Gorontalo masih mengkhawatirkan karena belum melewati kisaran waktu 50 hingga 60 hari yang merupakan puncak penularan virus Covid-19.

“Dari kasus pertama pasien 01 sampai hari ini baru 36 hari. Gorontalo belum melewati fase kritis. Ini yang harus kita waspadai. Secara nasional memang sudah ada relaksasi karena pertimbangannya produksi dasar secara nasional sebesar 1,7 persen dan untuk Gorontalo masih di atas 2 persen,” jelas Eduart.(ari/gopos)