GOPOS.ID, GORONTALO – Gugatan Prof Ani Hasan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang melawan Kementerian Riset dan Teknologi (Menjadi Kemendikbud) tentang perkara No. 246/G/2019/PTUN.Jkt, tanggal 16/12/2019/ ditolak oleh PTUN.
Hal ini sesuai penetapan PTUN yang menyatakan bahwa gugatan tidam diterima, sehingga menyatakan bahwa PTUN Jakarta menolak dan tidak berwenang dalam menyelesaikan serta memutuskan perkara tersebut, sesuai dengan putusan Majelis Hakim, yang dibacakan dihadapan penggugat dan tergugat secara umum dan terbuka.
Pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukum, berhadapan langsung dengan Kuasa Kementerian Pendidikan sebagai tergugat yang juga sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No: 32029/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG) periode 2019-2023, atas nama Eduart Wolok, sebagai Objek Sengketa.
Penetapan ini menjadi bagian pendung dalam proses acara di PTUN Jakarta. Dikenal dengan istilah Dissmisal Proses yaitu Proses pemeriksaan persyaratan formil yang diharuskan dilakukan oleh penggugat sebelum mengajukan gugatan kepada pengadilan.
Gugatan Ani Hasan ini mendapat penolakan dari PTUN Jakarta karena dinilai tidak melalui proses hukum yang tertera dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) serta pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan a quo.
Yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) No: 6 Tahun 2018 tentang, Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang telah menempuh upaya administrasi, yang ketika ditidak diikuti, maka pengajuan tertolak. (aldi/gopos)
