GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten Pohuwato mendorong pembenahan pelayanan perizinan berusaha dan nonberusaha agar lebih mudah, cepat, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, saat membuka Forum Konsultasi Publik Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Tahun 2026 di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Kamis (19/11/2026).
Iwan mengatakan, forum konsultasi publik harus menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengarkan langsung aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat maupun pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif, tetapi harus menghasilkan evaluasi nyata terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Ia secara khusus menyoroti pentingnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap kedua instrumen ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman kerja dan tolok ukur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Iwan.
Ia juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus meningkatkan profesionalisme aparatur, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta membuka akses informasi pelayanan secara transparan.
Selain itu, setiap pengaduan masyarakat diminta mendapat tindak lanjut yang jelas sehingga persoalan pelayanan tidak berhenti pada penerimaan laporan semata.
Iwan menegaskan, keberhasilan pelayanan perizinan tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang diterbitkan. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat mendapatkan kemudahan, prosedur yang jelas, serta kepastian dalam mengurus perizinan.
“Setiap masukan yang disampaikan dalam forum ini harus menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan SOP maupun Standar Pelayanan agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha,” ungkap Iwan
Sementara itu, Kepala Dinas PMPTSP Pohuwato, Yunus Mohamad, menjelaskan pelayanan perizinan memiliki peran strategis dalam mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Yunus, Pohuwato memiliki potensi investasi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pertambangan hingga pariwisata. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan sistem perizinan yang memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi investor maupun pelaku usaha.
“Penyelenggaraan perizinan berusaha saat ini telah menggunakan pendekatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025,” papar Yunus
Karena itu, mekanisme dan tata kelola pelayanan di daerah harus terus disesuaikan dengan regulasi tersebut agar pelaksanaan perizinan berjalan sesuai ketentuan.
Sebelumnya, Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda, Fatma Alhadar, S.ST.Par., melaporkan bahwa forum tersebut diikuti 40 peserta dari berbagai unsur, di antaranya OPD, instansi vertikal, pelaku usaha, media massa, akademisi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta jajaran DPMPTSP.
“Forum ini diharapkan menjadi sarana menghimpun berbagai rrekomendas, untuk menyempurnakan standar pelayanan perizinan, sehingga kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha,” tutup Yunus.(Yusuf/Gopos)








