GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, mengingatkan aparatur pemerintah agar tidak menunggu keluhan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan harus nyata, berkualitas, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ismet saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bone Bolango di Naffil Cafe dan Resto, Rabu (18/11/2026).
Menurut Ismet, pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama aparatur negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sebab, keberadaan pemerintah dan seluruh perangkatnya pada dasarnya bertujuan menciptakan stabilitas daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia menilai, masih adanya keluhan, keberatan, hingga laporan masyarakat menjadi sinyal bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan belum sepenuhnya berjalan maksimal.
“Tanpa diminta pun kita harus melakukan pelayanan yang nyata dan berkualitas. Kita semua memiliki tugas sebagai pejabat, abdi negara, dan abdi masyarakat,” tegasnya.
Ismet juga meminta agar forum konsultasi publik tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Kehadiran masyarakat, pelaku usaha, organisasi, dan perangkat daerah harus menjadi ruang untuk menyatukan pandangan sekaligus merumuskan langkah konkret dalam memperbaiki pelayanan.
Menurutnya, perbedaan tugas, fungsi, maupun kewenangan antarlembaga tidak boleh menjadi penghalang untuk mencapai tujuan yang sama. Seluruh unsur harus bergerak secara terpadu agar setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
“Jangan sampai kegiatan seperti ini hanya berhenti pada pertemuan. Harus ada implementasi di lapangan sehingga masyarakat merasakan hasilnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bone Bolango, Dian Susilo Rahardjo Tjarbos, mengungkapkan bahwa forum konsultasi publik tersebut menjadi sarana menghimpun saran, masukan, dan aspirasi masyarakat maupun pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan.
Forum ini juga diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan sekaligus menyepakati tindak lanjut perbaikan secara berkelanjutan.
Dian memaparkan, sepanjang 2024 hingga 2026, DPMPTSP Bone Bolango telah menerbitkan sebanyak 11.207 Nomor Induk Berusaha (NIB). Capaian tersebut menjadi salah satu gambaran aktivitas pelayanan perizinan dan fasilitasi legalitas usaha di daerah.
Dari sisi kepuasan masyarakat, hasil survei pada triwulan I hingga triwulan III 2026 menunjukkan indeks sebesar 92,55 persen dengan kategori sangat baik.
Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan terus didorong melalui berbagai inovasi. Salah satunya mobilitas layanan atau mobile service yang memungkinkan petugas memberikan pelayanan langsung hingga ke kecamatan dan desa.
Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas hambatan akses pelayanan, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor DPMPTSP.
Dian menegaskan, penyelenggaraan pelayanan tetap berpedoman pada prinsip pelayanan prima, yakni sederhana, transparan, akuntabel, memberikan kepastian, mengutamakan kualitas, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Firsa/Gopos)








