GOPOS.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong peningkatan level regulasi penanganan kecurangan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang saat ini masih sebatas peraturan menteri dalam 2nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dorongan ini sejalan dengan upaya BPJS Kesehatan memperketat pengawasan serta membentuk wadah kolaborasi lintas sektor seiring kepesertaan JKN yang telah mencapai sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia per 1 November 2026.
Menurut Cak Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, landasan aturan yang lebih kuat dibutuhkan agar keberlangsungan Program JKN terjaga dan sistem tidak dikendalikan ataupun dimanfaatkan oleh pihak yang berbuat curang.
Ia meminta seluruh pihak menutup celah tata kelola, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi pelapor, serta menjaga ketahanan sistem agar negara tetap hadir saat warga menghadapi risiko kesehatan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, pencegahan, penghentian, hingga antisipasi praktik curang harus diperkuat lewat ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar sistem tidak gagal mengantisipasi kecurangan akibat kepentingan tertentu.
Sejalan dengan hal itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan besarnya cakupan peserta membuat pengelolaan layanan, pembiayaan, data, serta hubungan antarpemangku kepentingan kian kompleks.
Karena itu, BPJS Kesehatan terus menyempurnakan kebijakan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat tata kelola dan sistem pengendalian, hingga memperluas kerja sama lintas sektor.
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo.
Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di tingkat pusat, wilayah, dan cabang, menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperketat pemantauan dan pelaporan, serta menyiapkan modul anti-fraud bagi verifikator bersertifikasi BNSP.
Pujo turut mendorong perubahan layanan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare agar hasil klinis pasien maksimal dengan pembiayaan yang efisien, dibarengi kejelasan kewenangan dan penegakan sanksi.
Di sisi lain, BPJS Kesehatan mendorong terbentuknya Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antarlembaga.
Asosiasi ini diarahkan menjalankan tiga peran, yaitu forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama.
Sementara itu, Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyebut perkembangan pola layanan dan dinamika risiko menuntut sistem pencegahan yang adaptif dan terintegrasi.
Ia menilai pengendalian kecurangan memerlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, dan masyarakat sipil.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Vetty.
Rangkaian INAHAFF 2026 tersebut juga diisi penyerahan penghargaan bagi tokoh dan daerah yang dinilai memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2026, meliputi:
1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik:
– Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.An.,KNA, KIC
– Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si
– Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D
2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik:
– Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga
– Terbaik 2: Kota Medan
– Terbaik 3: Kabupaten Banyumas
3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik:
– Terbaik 1: Provinsi Bali
– Terbaik 2: Provinsi Riau
– Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat
4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik:
– Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat
– Terbaik 2: Kabupaten Karawang
– Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi
5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik:
– Terbaik 1: Provinsi Bali
– Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur
– Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Adv)







