GOPOS.ID, MARISA – Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Kabupaten Pohuwato diperkuat melalui koordinasi lintas instansi. Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato mendorong seluruh anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) meningkatkan pertukaran informasi guna mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah sosialisasi PANUA (Portal Akses Informasi untuk Pengawasan Orang Asing), sebuah inovasi berbasis website yang dikembangkan Kantor Imigrasi Pohuwato untuk mempermudah pelaporan dan pertukaran informasi antarinstansi.
Melalui PANUA, setiap anggota TIMPORA diharapkan dapat menyampaikan informasi terkait keberadaan maupun aktivitas orang asing secara lebih cepat, terintegrasi, dan terarah.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Budi Mangantjo, mengatakan pengawasan orang asing tidak dapat hanya mengandalkan satu instansi. Dibutuhkan keterlibatan seluruh lembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tata cara penggunaan PANUA, mulai dari mekanisme penyampaian laporan hingga proses verifikasi informasi sebelum ditindaklanjuti.
“Keberadaan PANUA diharapkan mampu mengurangi hambatan komunikasi, sekaligus mendorong pengawasan bersama tanpa ego sektoral,” ujar Budi, dalam Rapat Koordinasi TIMPORA Kabupaten Pohuwato Tahun 2026 yang digelar Selasa (17/11/2026).
Budi menyampaikan dukungan terhadap penerapan sistem tersebut turut disampaikan lima instansi anggota TIMPORA, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan Negeri, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Gorontalo, Hasanin, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Gorontalo, Jimmy Limou, serta perwakilan 18 instansi anggota TIMPORA Pohuwato dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait.
“Mereka menilai keberadaan portal tersebut dapat membantu mempercepat koordinasi, meningkatkan akurasi informasi, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi permasalahan yang melibatkan orang asing,” ungkap Budi
Budi menjelaskan selain penguatan sistem informasi, koordinasi tersebut juga membahas peningkatan kewaspadaan terhadap mobilitas dan aktivitas orang asing di tengah perkembangan pergerakan masyarakat global.
Pertukaran informasi antarinstansi diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pemantauan hingga operasi pengawasan gabungan apabila diperlukan.
“Dengan penerapan PANUA dan penguatan koordinasi TIMPORA, Kantor Imigrasi Pohuwato mendorong pengawasan orang asing tidak berhenti pada rapat koordinasi, tetapi diwujudkan melalui pelaporan aktif, verifikasi informasi, dan tindak lanjut di lapangan,” tutup Budi.(Yusuf/Gopos)







