GOPOS.ID, KOTA GORONTALO — Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo mematangkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada rapat harmonisasi yang bertempat di Ruang Aula Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan akuntansi daerah dengan perkembangan regulasi serta mendukung pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Gorontalo, Raymond J.H. Takasenseran bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel.Â
Dalam arahannya, Raymond menyampaikan bahwa penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan penyempurnaan itu, pelaksanaan akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan semakin konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BKAD Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel memaparkan bahwa penyusunan rancangan perubahan telah melalui sejumlah tahapan. Proses tersebut diawali dengan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) pada 16 Oktober 2026 yang menghadirkan narasumber dari unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta diikuti perangkat daerah yang terdampak penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 18, 19, dan 20.
Tahapan berikutnya berupa fasilitasi dan sosialisasi perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023 dengan menghadirkan narasumber dari unsur Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).Â
Dalam rapat harmonisasi, sejumlah penyempurnaan menjadi pokok pembahasan, antara lain penambahan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pada konsiderans menimbang. Pada bagian dasar hukum atau konsiderans mengingat, pembahasan mencakup pencantuman PMK Nomor 100 Tahun 2025 sebagai pengganti rujukan PMK Nomor 231/PMK.05/2022.
Sebagai tindak lanjut, hasil harmonisasi akan menjadi dasar penyesuaian rancangan bersama Biro Hukum sebelum disampaikan ke tahap berikutnya. Melalui proses ini, perubahan Pergub Nomor 65 Tahun 2023 diharapkan dapat memperkuat landasan pelaksanaan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo. (Putra/Gopos)








