GOPOS.ID, MARISA – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Pohuwato memicu langkah pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan penjualan kembali BBM dari SPBU melalui POM Mini dan pedagang eceran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Pohuwato sepakat membentuk satuan tugas (Satgas) lintas sektor guna mengawasi distribusi dan menertibkan praktik penjualan BBM yang dinilai berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Keputusan itu dihasilkan dalam rapat yang dipimpin Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam, bersama unsur Forkopimda di ruang kerja Wakil Bupati, Senin (16/11/2026).
Bupati Saipul mengungkapkan, antrean panjang terjadi di empat SPBU, masing-masing Marisa, Paguat, Randangan, dan Popayato. Namun, kondisi paling menonjol terlihat di SPBU Marisa hingga menjadi sorotan dan memunculkan kritik terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup ditangani dengan pengaturan antrean, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap pola distribusi dan penjualan BBM di lapangan.
“Persoalan antrean panjang ini menjadi fenomena yang terkadang memunculkan kritik sangat tajam kepada pemerintah daerah. Karena itu, perlu ada langkah konkret dan keterlibatan semua pihak untuk mencari solusi,” ungkap Saipul.
Saipul mengaku salah satu hal yang menjadi perhatian adalah dugaan BBM yang dibeli dari SPBU kembali dijual melalui POM Mini maupun pedagang eceran menggunakan botol berukuran satu hingga satu setengah liter.
Penjualan tersebut mencakup Pertalite, Pertamax hingga Solar. Bahkan, BBM juga ditemukan diperjualbelikan menggunakan jeriken dan galon berukuran kecil.
“Aktivitas itu perlu diawasi dan ditertibkan agar distribusi BBM tidak menyimpang dari peruntukannya. Pemerintah daerah juga menyoroti menjamurnya POM Mini dan depot penjualan BBM yang membutuhkan pengaturan lebih serius,” ujar Saipul.
Selain itu, perhatian diarahkan pada penggunaan rekomendasi pembelian BBM yang diterbitkan Dinas Pertanian serta Dinas Kelautan dan Perikanan. BBM bersubsidi yang direkomendasikan untuk petani dan nelayan harus benar-benar digunakan bagi kebutuhan operasional mesin pertanian maupun perahu nelayan, bukan dialihkan atau diperjualbelikan kembali.
Pembentukan Satgas diharapkan menjadi instrumen pengawasan bersama untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah penyalahgunaan di tingkat konsumen maupun penjual.
“Kami sebelumnya telah menerbitkan surat penertiban POM Mini, depot BBM, serta pengaturan aktivitas di SPBU. Namun, kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan langsung dan koordinasi lintas instansi,” jelas Saipul
Dengan pembentukan Satgas tersebut, pemerintah daerah menargetkan pengawasan distribusi BBM dan penertiban penjualan eceran dapat dilakukan lebih intensif.
“Langkah ini sekaligus diharapkan mampu mengurai antrean di SPBU dan memastikan kebutuhan bahan bakar masyarakat Pohuwato tidak terganggu,” tutup Saipul (Yusuf/Gopos)








