GOPOS.ID, GORONTALO – Ketergantungan terhadap pasokan bawang merah dan cabai rawit dari luar daerah mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kerja sama perdagangan pangan dengan Sulawesi Selatan (Sulsel). Kolaborasi yang melibatkan Bank Indonesia tersebut diarahkan untuk menjaga ketersediaan komoditas hortikultura sekaligus menekan gejolak harga pangan di Gorontalo.
Sulsel menjadi salah satu daerah pemasok utama bawang merah dan cabai rawit bagi Gorontalo. Provinsi Sulsel memiliki kapasitas produksi hortikultura yang cukup besar. Pada 2025, produksi bawang merah di Sulawesi Selatan mencapai 322.741,56 ton atau meningkat 37,23 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi cabai rawit tercatat 44.240,87 ton, tumbuh 21,35 persen (yoy).
Kapasitas produksi tersebut menjadi peluang bagi Gorontalo untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan pangan, terutama ketika produksi dan distribusi komoditas hortikultura di tingkat lokal Gorontalo menghadapi gangguan akibat kondisi cuaca dan kekeringan.
Selain kapasitas produksi, konektivitas geografis antara kedua provinsi juga menjadi faktor pendukung kerja sama. Jalur distribusi darat antara Sulawesi Selatan dan Gorontalo dapat memberikan peluang efisiensi waktu dan biaya transportasi agar distribusi komoditas pangan lebih optimal.
Dengan demikian, sinergi kedua daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi surplus produksi di daerah pemasok, sekaligus menambah pasokan dan menahan gejolak harga komoditas hortikultura di Gorontalo
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan antarpemerintah atau Government to Government (G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kesepakatan itu kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).
Melalui mekanisme tersebut, koordinasi antarpemerintah daerah semakin kuat sehingga dapat mendukung kelancaran perdagangan, distribusi komoditas pangan, serta pengendalian inflasi daerah.
“Penguatan kerja sama antar daerah ini merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi melalui kerangka 4K, khususnya aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi,” ungkap Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo, Bambang Setya Permana yang turut mendampingi Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam penandatanganan kesepakatan G2G.
Optimalisasi kerja sama tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan komoditas pada periode tertentu, tetapi juga membangun pola perdagangan antar daerah yang lebih terencana melalui keterhubungan antara produsen, distributor, dan pelaku usaha.
“Ke depan, kerja sama antara Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat terus diperluas, baik dari sisi komoditas maupun keterlibatan pelaku usaha, sehingga membentuk rantai pasok antar daerah yang semakin kuat dan berkelanjutan,” tutur Bambang Setya Permana.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam memastikan kelancaran realisasi kerja sama, sekaligus memperkuat efektivitas pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. (*/hasan/gopos)







