GOPOS.ID, GORONTALO – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2027 kini memasuki tahap akhir. Pemerintah daerah bersama DPRD mulai mematangkan penyelesaian anggaran dengan tetap mengedepankan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, usai mengikuti rapat lanjutan pembahasan APBD 2027 di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Senin (16/11/2026).
Ariston mengatakan, secara umum pembahasan APBD 2027 telah menemukan titik temu. Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diselesaikan sebelum memasuki tahapan finalisasi.
Ia mengungkapkan, kondisi keuangan daerah yang cukup terbatas menuntut pemerintah untuk lebih cermat dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
Menurutnya, setiap belanja daerah harus benar-benar mempertimbangkan manfaat dan urgensinya, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Karena anggaran yang ada saat ini agak mepet, pemerintah harus melihat dan memprioritaskan kegiatan belanja yang benar-benar menyentuh langsung kepada masyarakat,” jelas Ariston.
Ia menyebutkan, beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dalam APBD 2027 di antaranya pembangunan Kantor Wali Kota, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui sektor kesehatan dan pendidikan.
Ariston menegaskan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penentuan prioritas anggaran harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kepentingan publik.
Di sisi lain, Ariston juga menanggapi sejumlah keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, khususnya terkait penataan arus lalu lintas dan kondisi lampu penerangan jalan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik, termasuk kawasan Masjid Jami.
Menurutnya, aspirasi tersebut telah menjadi perhatian dan diinventarisasi untuk ditindaklanjuti. Namun, khusus persoalan lampu jalan di kawasan Masjid Jami, diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi karena lokasi tersebut berada dalam kewenangan pemerintah provinsi.
“Karena lokasi tersebut merupakan kewenangan provinsi, kami menyarankan agar segera menyurati pihak provinsi supaya persoalan ini bisa ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan,” ungkapnya.
Ia berharap koordinasi lintas pemerintahan dapat segera dilakukan agar persoalan yang dikeluhkan masyarakat tidak berlarut-larut. Terlebih, penerangan jalan dan kelancaran arus lalu lintas merupakan bagian penting dalam menunjang keamanan serta kenyamanan masyarakat.
Dengan pembahasan yang kini memasuki tahap akhir, APBD Kota Gorontalo 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang lebih terarah, dengan menempatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama. (MG/Gopos)








